Pelunasan Tunggakan BPJS Kelas 3 Dikaji

UMBULHARJO (MERAPI) – Pemkot Yogyakarta akan mengkaji kemungkinan pembayaran tunggakan iur kelas 3 peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Data-data peserta yang menunggak tersebut akan dipetakan kembali.

”Itu yang akan kami kaji karena kami mendasarkan pada kewajiban pemerintah memberikan jaminan dasar kesehatan masyarakat,” kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Kamis (4/10).

Dia menyatakan data peserta kelas 3 mandiri BPJS Kesehatan yang menunggak akan dipetakan. Termasuk dari basis data Nomor Induk Kependudukan warga Kota Yogyakarta. Terutama untuk memastikan penyebab warga menunggak pembiayaan iur BPJS Kesehatan itu.

“Itu menyangkut data besar jumlahnya. Harus dipastikan menunggaknya karena tidak mampu secara ekonomoi atau apa. Kalau tidak mampu, dikaji pembiayaannya untuk ditanggung pemkot,” tambahnya.

Diakuinya peserta mandiri kelas 3 itu awalnya inisiati mendaftar sendiri ke BPJS Kesehatan. Namun menurutnya dimungkiNkan masyarakat dalam perjalanan kondisi ekonominya naik turun. Sedangkan di satu sisi tidak masuk sebagai keluarga tidak mampu pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang iur BPJS Kesehatan ditanggung pemkot.

Sebelumnya Pemkot Yogyakarta dan komisi terkait di DPRD setempat telah menyepakati iur premi kelas 3 dibiayai APBD untuk mendukung intregasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan BPJS Kesehatan pada 2019.

Sedangkan sebagian peserta mandiri kelas 3 BPJS Kesehatan ada yang menunggak pembayaran iur. Tunggakan Iur itu yang belum disepakati apakah juga akan ditanggung APBD atau tidak.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Agus Sudrajat mengatakan, selama ini pemkot menanggung pembayaran iur BPJS kelas 3 dari keluarga miskin pemegang KMS dan penerima iur. Dia menilai pembayaran tunggakan kepada peserta mandiri kelas 3 tidak bisa serta merta bisa dilakukan.

“Kalau mandiri, kewajiban menunggak dipenuhi dulu. Baru peserta ditetapkan sebagai peserta penerima iur, yang ditanggung pemkot biayanya untuk kelas tiga,” imbuh Agus.

Sebelumnya Kepala Dinkes Kota Yogyakarta Fita Yulia menyebut cakupan jaminan kesehatan nasional di Yogya sudah masuk <I> universal health coverage<P>. Tapi banyak peserta yang sudah daftar tapi macet bayar iurnya. Pada 2019 nanti semua jaminan kesehatan pemerintah harus terintegrasi JKN BPJS Kesehatan, sehingga sudah tidak ada lagi Jamkesda.

“Jadi masyarakat harus sudah memutuskan apakah mau dibayari kelas tiga atau tetap mandiri. Tapi kalau mau dibayari kelas tiga, jangan sampai saat opname maunya naik di kelas dua pelayanannya, maka gugur jaminannya,” tuturnya. (Tri)

Read previous post:
Sekar Jagad Siap Sosialisasikan Batik Warna Alam

DALAM rangka memperingati Hari Batik Nasional dan mendukung rangkaian <I>Jogja International Batik Biennale<P> (JIBB) 2018, Paguyuban Pecinta Batik Indonesia (PPBI)

Close