PENATAAN KAWASAN KUMUH MULAI TERLIHAT-Rumah Warga Terdampak Bakal Dirapikan

Komisi C DPRD Kota Yogyakarta dan Dinas PUPKP saat meninjau lokasi penataan kawasan kumuh di Muja Muju. (MERAPI-TRI DARMIYATI)
Komisi C DPRD Kota Yogyakarta dan Dinas PUPKP saat meninjau lokasi penataan kawasan kumuh di Muja Muju. (MERAPI-TRI DARMIYATI)

UMBULHARJO (MERAPI) – Penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Gajah Wong di wilayah Balirejo Kelurahan Muja Muju, Umbulharjo Yogyakarta mulai terlihat. Rumah warga dengan tepi sungai kini telah memiliki jarak dengan dibangun jalan inspeksi yang dilengkapi lampu penerangan. Bagian rumah warga yang dipangkas secara mandiri untuk mendukung penataan itu akan dirapikan.

“Dengan adanya jalan inspeksi, kini kendaraan roda empat seperti ambulans dan pemadam kebakaran bisa masuk. Kami juga akan merapikan rumah warga yang sudah <I>dikepras<P> untuk memberi ruang jalan inspeksi,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono di sela sidak bersama Komisi C DPRD setempat di Muja Muju, Senin (17/9).

Wilayah bantaran Sungai Gajah Wong di Muja Muju adalah salah satu sasaran penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan dana dari pemerintah pusat. Permukiman warga dimundurkan sekitar 3 meter dari sungai untuk jalan inspeksi. Itu mengacu konsep <I>Mundur Munggah Madhep Kali<P> (M3K) yakni mundur naik dan menghadap ke sungai.

“Kami juga turut mendukung dengan penyediaan fasilitas pembangunan jalan inspeksi di bantaran Kali Gajah Wong tersebut. Hasil penataan ini harus dirawat dan dijaga bersama,” tambahnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Christiana Agustiani menilai, penataan itu bisa menghilangkan kesan kumuh di bantaran sungai. Dia menyampaikan tahapan pembangunan jalan inspeksi membutuhkan waktu panjang karena didasari kesepakatan serta kerelaan warga yang rumahnya harus dipangkas sebagian untuk jalan inspeksi.

“Meski saat ini belum 100 persen selesai, namun hasilnya sudah bisa dilihat. Jalan inspeksi ini bisa menjadi daya ungkit bagi warga setempat untuk lebih produktif,” imbuh Ana.

Kendati program Kotaku adalah progam pemerintah pusat, pihaknya berharap kalangan DPRD dan Pemkot Yogyakarta harus lebih dilibatkan ke depan. Menurutnya daerah bisa memberikan kontribusi untuk mempercepat pengentasan kawasan kumuh. Terutama dukungan anggaran penataan kawasan kumuh dari daerah semakin kuat. (Tri)

Read previous post:
Rahasia Mengasuh Anak di Era Digital

SEIRING dengan berkembangnya jagat teknologi, berbagai kegiatan seperti seminar maupun talkshow terkait era digital banyak digelar berbagai pihak. Suatu langkah

Close