Kembali Konsep Lama, Petani Sukoharjo Diajak Terapkan Minapadi

Panen minapadi di Dalangan, Tawangsari, Sukoharjo (MERAPI-Wahyu Imam Ibadi)
Panen minapadi di Dalangan, Tawangsari, Sukoharjo (MERAPI-Wahyu Imam Ibadi)

SUKOHARJO (MERAPI) – Konsep minapadi terus dikembangkan di Sukoharjo untuk mengangkat kembali bentuk usaha pertanian dan perikanan yang sudah lama dijalankan para petani dulu di Indonesia. Petani akan mendapatkan keuntungan ganda dengan hasil panen padi dan ikan. Minapadi juga sedang dikembangkan baik ditingkat nasional dan dunia sebagai bagian penyediaan bahan pangan dan peningkatan gizi masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Netty Harjianti saat acara panen raya minapadi di hamparan sawah di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Jumat (14/9) mengatakan, Kabupaten Sukoharjo memiliki hamparan lahan pertanian yang sangat luas mencapai lebih dari 20 ribu hektare tersebar disejumlah wilayah. Sebagian besar merupakan lahan dengan pengelolaan tunggal berupa tanaman padi. Hal itu seperti terlihat dalam tiga kali tanam selama satu tahum selalu menanam padi. Pola tersebut dilakukan petani karena mendapatkan jaminan ketersediaan air dari saluran irigasi teknis.

Sebagian kecil lainnya meski tidak dapat aliran air dari irigasi teknis namun tetap diolah petani menanam padi. Petani Sukoharjo sekarang lebih mudah dalam menjalankan usaha karena ketersediaan alat pertanian modern bantuan dari pemerintah. Ketersediaan alat membuat petani juga beralih dari sebelumnya menerapkan sistem tradisional menjadi lebih modern.

Perubahan juga dilakukan dalam konsep pengelolaan lahan pertanian. Pemkab Sukoharjo terus mendorong pada para petani kembali menerapkan konsep yang pernah diterapkan lama berupa minapadi. Konsep minpadi dianggap sangat tepat dan menguntungkan baik bagi petani maupun pemerintah.

“Para petani dulu sudah lama menerapkan konsep minapadi dan mengantarkan mereka sukses dengan hasil padi dan ikan melimpah. Pemerintah juga lebih terjamin mendapatkan stok bahan pangan. Sekarang minapadi kembali diangkat untuk diterapkan petani dan terus dikembangkan di Sukoharjo,” ujar Netty Harjianti.

Penerapan konsep minapadi sekarang sudah dilaksanakan disejumlah lahan di wilayah Kecamatan Tawangsari dan Kecamatam Gatak. Kedepan luasan lahan yang menerapkan konsep minapadi akan terus dikembangkan ke wilayah lain.

“Minapadi juga mengajarkan petani tentang bagaimana kembali ke alam. Seperti mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk kimia karena kotoran ikan dan airnya bisa dipakai sebagai pupuk alami,” lanjutnya.

Unit Minapadi Gapoktan Tani Mandiri Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari Rohmadi mengatakan, secara total ada 18 hektare lahan pertanian sudah menerapkan konsep minapadi. Rinciannya, sebanyak 5 hektare sawah di wilayah Desa Geneng, Kecamatan Gatak dan 12 hektare di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari.

Khusus untuk pengelolaan minapadi di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari dikelola oleh empat kelompok tani yakni, Ngudi Rahayu, Ngudi Rejeki, Ngudi Mulyo dan Asri Roto. Minapadi sudah diterapkan di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari sejak musim tanam ke II sekitar Juni lalu.

“Pada awal penerapan konsep minapadi hasil yang diterima petani lumayan bagus. Sebab hasil panen tidak hanya padi tapi juga ikan,” ujarnya.

Rohmadi mengatakan, karena baru kali pertama diterapkan maka masih banyak petani pada awalnya sempat mengalami kesulitan. Sebab petani tidak hanya menjaga agar tanaman padi subur dan menghasilkan panen melimpah namun juga merawat ikan agar tidak mudah mati.

“Untuk ikan memang ada yang mati tapi tidak banyak. Petani tetap mendapatkan pendampingan dari petugas mulai tanam sampai panen,” lanjutnya.

Sementara itu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia optimis program pengembangan minapadi mampu mendongkrak suplai pangan nasional. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan model pengembangan minapadi yang merupakan kerjasama KKP dengan FAO di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Sleman, DIY dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebelumnya FAO telah menjadikan Indonesia sebagai rujukan model pengembangan minapadi untuk level Asia Pasifik.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya, saat melakukan panen raya minapadi di Kabupaten Sukoharjo bersama dengan Bupati Sukoharjo, Badan Pangan Dunia FAO, serta Kementerian Koordinator Maritim, Jumat (14/9) menyatakan bahwa keberhasilan minapadi diberbagai daerah khususnya di Kabupaten Sukoharjo akan mendorong percepatan pengembangan minapadi secara nasional. Menurutnya, minapadi telah terbukti mampu memberikan efek ganda baik dalam upaya mendongkrak ketahanan pangan nasional maupun dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Slamet menambahkan, jika bicara pangan berkelanjutan, maka tantangan terbesar kita adalah bagaimana mampu meningkatkan produktivitas ditengah tantangan perubahan iklim dan lingkungan global. Ini menjadi tantangan berbagai negara di dunia.

Dijelaskan bahwa FAO mulai mendorong negara negara untuk menerapkan konsep Ecosystem Approach for Aquaculture (EAA), dimana salah satu poinnya bagaimana mengintegrasikan akukuktur dengan sektor lainnya untuk meningkatkan efesiensi dan produktivitas. Oleh karenanya, minapadi adalah pilihan tepat untuk mewujudkan suplai pangan berkelanjutan dan ini salah satu yang melatarbelakangi FAO melirik Indonesia sebagai acuan model.

“Potensi lahan persawahan di Indonesia itu mencapai 8,1 juta hektar, dari luasan tersebut sekitar 4,9 juta hektar efektif untuk pengembangan minapadi. Ini sebuah keunggulan komparatif yang luar biasa besar, jika kita optimalkan,” ujarnya.

Disisi lain, menurut Slamet, ada tantangan besar lainnya yakni maraknya alih fungsi lahan produktif sawah untuk kegiatan lain semisal industri dan perumahan. Disatu sisi terus mendorong pangan berkelanjutan, namun disisi lain terjadi pembiaran alih fungsi lahan.

“Mengenai alih fungsi lahan, kami menghimbau Pemda untuk konsisten menerapkan Perda RTRW dalam melindungi pemanfaatan ruang untuk sektor strategis seperti perikanan dan pertanian. Secara khusus, saya menyarankan ada alokasi pemanfaatan ruang bagi pengembangan minapadi dalam rencana detail tata ruang di daerah,” lanjutnya.

Percontohan minapadi kerjasama antara KKP dan FAO di Kabupaten Sukoharjo dilakukan pada lahan seluas 18 hektare dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hasil panen menunjukkan produktivitas padi naik dari rata-rata 7 ton/hektare/musim tanam menjadi 9-10 ton/hektare/musim tanam. Ini belum dengan tambahan pendapatan dari ikan 1 – 2 ton/hektare/musim tanam. Dalam percontohan ini juga digunakan pakan mandiri sehingga menghemat biaya produksi.

Disisi lain, sistem minapadi juga terbukti mampu meminimalkan resiko serangan hama, pengurangan penggunaan pupuk serta tidak menggunakan pestisida yang menghasilkan padi organic. Kotoran dari ikan juga menyuburkan padi, sehingga ada hubungan mutualisme. Beberapa spesies minapadi selain nila juga dapat dikembangkan gurame, lele, udang galah serta ikan hias seperti koi.

Stephen Rudgard, dari perwakilan FAO Jakarta menyampaikan bahwa apa yang berkembang di Sukoharjo telah sejalan dengan apa yang ada di tingkat dunia, bahwa saat ini negara-negara di dunia dituntut untuk mampu mensuplai kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Menurutna, kebutuhan pangan masyarakat dunia harus tersedia dengan tetap menjamin kualitas dan keamanan pangannya.

“Pada awalnya proses produksi budidaya padi ini menggunakan bahan kimia, namun penggunaan bahan kimia justru tidak akan menjamin produksi berlanjut, karena cenderung tidak ramah lingkungan. Oleh karenanya, minapadi ini menjadi solusi tepat dalam memproduksi pangan yang sehat, dan ramah lingkungan. Disini peran petani sangat besar dalam memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan FAO akan terus mensupport pengembangan minapadi ini dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan global,” ujarnya.

Dr. Miao Weimin selaku Aquaculture officer dari FAO Regional Asia mengungkapkan apresiasi kepada Pemerintah RI khususnya Ditjen Perikanan Budidaya dan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam mendukung keberhasilan proyek Minapadi. Selanjutnya, Miao menyampaikan harapannya agar keberhasilan ini dapat dilanjutkan oleh Indonesia melalui program nasional dalam skala. (Mam)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Izin HO Dihapus, Izin Usaha Swalayan Disederhanakan

UMBULHARJO (MERAPI) - Legalitas usaha toko modern kini cukup mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dari sebelumnya Izin Toko Usaha

Close