Walikota Yogya Tegaskan Tak Ada Penggusuran dalam Penanganan Kawasan Kumuh

Walikota Yogya Haryadi Suyuti memaparkan penanganan kawasan kumuh. (Merapi-Tri Darmiyati)
Walikota Yogya Haryadi Suyuti memaparkan penanganan kawasan kumuh. (Merapi-Tri Darmiyati)

UMBULHARJO (MERAPI) – Penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tahun 2018 melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) baru mencapai sekitar 40 persen. Meski ada kendala teknis dan sosial di lapangan, penanganan bisa direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Walikota menegaskan, penanganan kawasan kumuh difokuskan pada penataan bukan penggusuran.

Koordinator Kota, Program Kotaku di Yogyakarta, Mahmud Al Haris mengutarakan, penanganan kawasan kumuh tahun ini mencapai sekitar 40 persen dari target 132 hektare. ”Kami baru mulai Juni karena mekanisme penganggaran,” kata Mahmud di sela pelatihan konstruksi relawan Program Kotaku di Balaikota, Senin (20/8).

Dia menyatakan kendala juga pada sumber daya manusia tukang atau pekerja bangunan karena bersamaan dengan kegiatan fisik lainnya, sehingga tak bisa optimal. Selain itu bersamaan dengan momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Raya Idul Adha.

“Beberapa wilayah, warganya meminta penanganan kawasan kumuh setelah 17an dan Idul Adha. Itu karena lokasinya ada yang dipakai untuk penyembelihan hewan kurban, sehingga pelaksanaan menunggu setelah kegiatan itu selesai,” paparnya.

Dia menjelaskan program Kotaku untuk penanganan kawasan skala lingkungan dari dana pemeritah pusat mencapai sekitar Rp 25,5 miliar di 32 kelurahan. Ada juga penangan kawasan kumuh oleh provinsi di wilayah Ngampilan dan Pakucen.

“Kawasan kumuh yang ditangani mengacu tujuh indikator kawasan kumuh seperti bangunan, jalan, saluran drainase, air minum, limbah dan penanganan kebakaran,” ujar Mahmud.

Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Yogyakarta Muhammad Sofyan menambahkan kendala teknis di lapangan dapat diatasi. Dari sosial menurutnya juga ada kendala misalnya adanya warga yang awalnya menolak terkait penataan kawasan kumuh. Terutama dalam penataan kawasan kumuh di bantaran sungai dengan konsep <I>Mundur Munggah Madep Kali<P> (M3K).

“Pada konsep M3K itu kendalanya karena ada rumah warga yang terdampak sebagian rumah. Tapi kami terus upayakan lakukan pendekatan ke warga sehingga paham,” imbuh Sofyan.

Meskipun baru mencapai sekitar 40 persen pihaknya optimis penanganan kawasan kumuh di tahun 2018 bisa mencapai target. Total awalnya ada 271 hektare kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dan tahun 2017 tertangani 89 hektare dan ditargetkan bebas kawasan kumuh di tahun 2019. Dia mengutarakan melalui pelatihan konstruksi itu diharapkan relawan Kotaku dalam pelaksanaannya dapat memenuhi tepat waktu, mutu dan pelaporannya.

Semetara itu Walikota Yogykarta Haryadi Suyuti meminta kekurangan penanganan kawasa kumuh dapat diselesaikan. Termasuk dalam pelaksnaan harus tepat waktu, mutu dan laporan administrasi keuanganan harus tertib agar tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Yang perlu ditekanakan juga penanganan kawasan kumuh ini bukan identik dengan penggusuran tapi penataan. Konsep M3K itu komitmen kita. Harapannya Yogya Istimewa bebas dari kawasan kumuh,” ujar Haryadi. (Tri)

Read previous post:
MERAPI-SAMENTO SIHONO Danang Kuntadi saat menunjukkan pelaku pencurian dan barang bukti hasil kejahatannya.
NYURI MOTOR KEPERGOK KORBAN-2 Bulan Bebas, Residivis Dibui Lagi

NGAGLIK (MERAPI)- Seorang residivis, TS (26) warga Magelang Jawa Tengah ditangkap warga setelah membool rumah dan mencuri motor di Dusun

Close