DUKUNG 100 PERSEN SANITASI TAHUN 2019-Dana  Bantuan Jambanisasi Segera Cair

UMBULHARJO (MERAPI) – Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemda DIY untuk program jambanisasi akan cair dalam waktu dekat. Bantuan yang bersifat stimulan itu menyasar warga miskin yang belum memiliki jamban maupun sudah memiliki jamban tapi tidak sesuai standar pengelolaan sanitasi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tri Mardaya mengatakan, sampai triwulan kedua dana BKK DIY untuk jambanisasi belum cair. Namun kini dana BKK itu sudah disalurkan ke kas daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

“Kami dalam proses pencairan dri BPKAD. Kami sudah siapkan administrasi untuk penerima bantuan jambanisasi ini. Setidaknya dalam bulan-bulan ini sudah mulai disalurkan,” kata Tri Mardaya, Minggu (19/8).

Dia menyampaikan BKK untuk jambanisasi akan diberikan kepada 40 penerima dari keluarga miskin. Diutamakan warga miskin yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang belum memiliki jamban maupun memiliki jamban tapi pengelolaannya tidak standar, seperti langsung dibuang ke sungai. Setiap penerima bantuan akan menerima stimulan Rp 5 juta.

Tapi menurutnya dari hasil verifikasi sebagian calon penerima bantuan tidak mampu berkomitmen mendukung. Terutama menanggung sisa dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan jamban jika hanya mendapat stimulan Rp 5 juta.

“Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang sifatnya stimulan. Artinya kalau membuat jamban dengan rencana dana lebih dari Rp 5 juta, maka sisanya ditanggung warga sendiri. Penerima harus membuat rekening karena dana ditransfer,” terangnya.

Dia menjelaskan jamban yang dibuat harus memenuhi standar sanitasi yakni ada pengolahan limbah dulu sebelum dibuang. Pengelolaan limbah itu bisa berupa septic tanck. Pembuatan jamban itu akan dikontrol oleh petugas sanitarian Dinkes, kelurahan, puskemas dan kades kelurahan siaga.

“Kami akan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan dana stimulan itu oleh penerima. Tidak boleh dibuang langsung jambannya harus ada pengelolaan dulu,” papar Tri.

Selain BKK, pada tahun ini jambanisasi juga mengguakan APBD Kota Yogyakarta yang menyasar sekitr 34 penerima bantuan. Dia menyatakan bantuan jambanisasi dari APBD juga senilai Rp 5 juta tapi diberikan dalam bentuk fisik material bangunan jamban. Warga yang membangun sendiri jamban tersebut.

“Untuk yang APBD kita samakan dengan pembelian septic tank siap pakai yang langsung ditanam. Tidak perlu membuat manual dengan semen,” tambahnya.

Terkait jumlah warga yang belum memiliki jamban pihakya belum dapat memastikan karena data yang ada menurutnya terkadang tidak sesuai di lapangan. Dicontohkan terdata warga tidak memiliki jamban tapi selama ini menggunakan jamban di sarana mandi cuci kakus maupun sudah menerima bantuan. Untuk itu Dinkes Yogyakarta akan mendata ulang warga yang belum memiliki jamban.

“Ke depan pengolahan limbah jamban hanya boleh di septic tank, IPAL komunal dan IPAL terpadu di Sewon. Langkah ini untuk mencapai target 100 persen sanitasi di tahun 2019,” ujar Tri. (Tri)

Read previous post:
MERAPI-ANTARA/HENDRA NURDIANSYAH Anggota SAR memantau aktivitas Gunung Merapi di Bukit Klangon, Cangkringan, Sleman, sehari usai dinaikkan statusnya jadi waspada, Selasa (22/5).
Kubah Lava Merapi Terbentuk, Fase Erupsi Magmatik Dimulai

UMBULHARJO (MERAPI)- Setelah ditetapkan berstatus Waspada sejak Mei lalu, kini Gunung Merapi memasuki fase lanjutan dengan membentuk kubah lava baru.

Close