Pencairan BKK untuk Keluarga Miskin Tunggu Pemda DIY

UMBULHARJO (MERAPI) – Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemda DIY untuk Kota Yogyakarta sampai bulan Agustus ini belum cair. BKK yang dikelola pemkot itu salah satunya untuk fasilitasi dan jejaring ekonomi keluarga miskin dan rumah tangga sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

“Belum cair untuk bantuan keluarga miskin PKH dari dana BKK DIY. Itu tergantung dari provinsi karena BKK bantuan dari provinsi,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Bejo Suwarno, Selasa (7/8).

Rencananya BKK untuk fasilitasi dan jejaring ekonomi keluarga miskin dan penerima PKH itu diberikan kepada 49 sasaran penerima. Setiap keluarga sasaran penerima mendapatkan BKK dari DIY senilai Rp 2,3 juta.

Walaupun belum cair, pihaknya tidak akan melayangkan surat ke Pemda DIY untuk menanyakan dana BKK tersebut. Pemkot Yogyakarta akan menunggu penyaluran dana BKK itu dari Pemda DIY. Menurutnya dari sisa waktu yang ada masih bisa melaksanakan kegiatan fasilitasi dan jejaring ekonomi keluarga miskin dan PKH yang menggunakan dana BKK DIY.

“Masih mencukupi waktunya karena tinggal menyalurkan dana ke penerima. BKK itu juga sifatnya membantu kesejahteraan keluarga miskin dan PKH,” tambahnya.

Meski demikian penggunaan dana BKK tetap dikontrol. Dia menyampaikan ada pendamping petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mengontrol penggunana bantuan PKH. Termasuk bantuan fasilitasi dan jejaring ekonomi dengan dana BKK DIY.

Secara terpisah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad mengutarakan, total pagu BKK tahun 2018 dari DIY yang diampu Pemkot Yogyakarta sekitar Rp 521 juta. Selain untuk fasilitasi jejaring ekonomi keluarga miskin, dana BKK rencananya untuk pembangunan jamban ke 40 penerima sasaran senilai Rp 5 juta/penerima. Dana BKK juga akan digunakan untuk kegiatan padat karya cor blok jalan di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo dan Pandeyan Umbulharjo yang melibatkan 40 warga miskin setempat.

“Sampai triwulan kedua ini belum ada realisasi keuangan BKK karena masih dalam proses pencairan di Pemda DIY,” ujar Edy. (Tri)

Read previous post:
Kulonprogo Wacanakan Bangun Pusat Pemerintahan Terpadu

WATES (MERAPI) - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mewacanakan untuk membangun kawasan pusat pemerintahan terpadu di Margosari atau Giripeni dengan menggunakan dana

Close