Yogya Siap Percepat Pengurusan Perizinan, Asal Pengusaha Patuhi Persyaratan

UMBULHARJO (MERAPI) – Pemkot Yogyakarta siap mempercepat pengurusan berbagai permohonan perizinan terkait usaha. Namun syarat dan ketentuan harus dipenuhi lengkap pemohon izin. Kontrol terhadap izin usaha itu salah satunya melalui pengurusan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) yang harus dipenuhi investor atau pengusaha.

“Pengurusan perizinan memang perlu dipercepat dan dipermudah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Tetapi seluruh aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan harus dipenuhi dulu,” kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Senin (30/7).

Pernyatan Heroe itu juga menanggapi adanya arahan dari Presiden Joko Widodo terkat percepatan dan kemudahan pengurusan izin terkait usaha saat pertemuan dengan kepala daerah beberapa waktu lalu. Diakuinya Yogyakarta membutuhkan peran investor untuk menginvestasikan modal usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta tidak akan menghambat atau mempersulit setiap permohonan izin asalkan seluruh persyaratan sudah dipenuhi. Apalagi kini sudah tidak ada lagi izin gangguan (HO) yang perlu dilengkapi oleh pemohon.

“Namun ada sejumlah perizinan yang membutuhkan penelitian dan kajian yang mendalam sepert permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dan amdal,” paparnya.

Dia menegaskan amdal penting karena menjadi dokumen untuk mengontrol dan mendeteksi persoalan yang kemungkinan muncul. Mulai dari persoalan teknis lingkungan, sosial dan lalu lintas harus dipenuhi. Terutama rekomendasi untuk mengatasi persoalan itu.

Secara terpisah Kepala DPMP Kota Yogyakarta Heri Karyawan menegaskan, dinasnya kini tengah dalam proses mengupayakan seluruh pelayanan perizinan dapat diakses secara online. Total ada 29 jenis izin dan 6 pelayanan non perizinan di DPMP. Tapi baru sebanyak 15 jenis perizinan sudah dapat diakses secara online. Misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), izin penelitian dan izin reklame.

“Sudah ada standar operasonal prosedur pelayanan perizinan seperti kepastian waktu. Sepanjang syarat dan dokumen yang diajukan pemohon lengkap standar pelayanan itu terpenuhi,” ucap Heri.

Sedangkan untuk jenis izin yang membutuhkan pencermatan hingga pengecekan lapangan seperti IMB, pihaknya akan membalik prosesnya. Pemohon diminta melengkapi seluruh syarat baru mengajukan permohonan secara online sehingga izin bisa diproses cepat. Untuk saat ini pemohon masih mengajukan izin terlebih dulu. Jika masih ada syarat yang kurang, baru diperbaiki hingga semua syarat dipenuhi. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
MERAPI-AMIN KUNTARI Dirut RSUD Wates, dr Lies (kanan) memberikan keterangan pers di RSUD Wates.
KLAIM BPJS TERLAMBAT CAIR-Karyawan RSUD Wates Terancam Tak Gajian

WATES (MERAPI) -  Pihak RSUD Wates melakukan aksi berupa pemasangan spanduk yang mencantumkan nominal tunggakan BPJS Kesehatan di salah satu

Close