PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN RSUD WATES-Jalan Inpeksi Gantikan Jalan Layang

WATES (MERAPI) – Komisi III DPRD Kabupaten Kulonprogo mendesak pemerintah setempat segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak terkait percepatan pembangunan jalan inpeksi kawasan RSUD Wates.

Anggota Komisi III DPRD Kulonprogo Nur Eny Rahayu, Rabu (11/7), mengatakan, pihaknya mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) meminta izin Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) mengerjakan penyelesaian jalan inpeksi sebelah barat RSUD Wates.

“Aset jalan sebelah barat RSUD Wates itu milik BBWSSO, sehingga pengerjaannya membutuhkan izin dan persetujuan BBWSSO,” kata Nur Eny.

Ia mengatakan penyelesaian jalan inpeksi ini sebagai alternatif utama karena pengajuan pembuatan jembatan layang belum mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR. Anggaran pembangunan jalan layang juga membutuhkan biaya sekitar Rp 75 miliar.

Pembangunan jalan layang di kawasan RSUD Wates selalu menjadi pekerjaan rumah setiap tahun. Proses perencanaan juga sudah lama. Daripada tidak ada kejelasan, Komisi III DPRD Kulon Progo mendorong DPUPKP merevisi pembangunan jalan layang.

Saat ini masih banyak anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan, apalagi konsentrasi APBD untuk pembangunan jalan Bedah Menoreh setiap tahunnya mencapai Rp 70 miliar yang dianggarkan secara bertahap hingga 2022 dengan total anggaran Rp 300 miliar.

“Jalan Bedah Menoreh menjadi prioritas karena merupakan jalan penghubung Bandara NYIA dengan Candi Borobudur, Jawa Tengah,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo Aji Pangaribawa mengatakan, jalan inpeksi sebelah barat RSUD Wates sangat mendesak seiring pembangunan RSUD Wates sebagai rumah sakit dengan taraf pelayanan internasional.

“Jalan inpeksi sangat mendesak untuk mendukung RSUD Wates dengan pelayanan berstandar internasional. Artinya jalan inpeksi harus segera diperbaiki,” katanya.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulonprogo Nurcahyo Hudi Wibowo mengutarakan, saat ini pihaknya meninjau kembali kebijakan pembangunan jalan layang Wates karena membutuhkan anggaran berkisar Rp 75 miliar. Anggaran ini sangat besar, dan memberatkan pemkab.

Untuk itu, DPUPKP mengusulkan pembangunan jalan inpeksi sebelah barat RSUD Wates dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. “Hal ini sebagai solusi pengganti pembatalan pembangunan jembatan layang Wates,” paparnya. (*)

Read previous post:
Marak Pelanggaran, Raperda Perparkiran Mendesak Diselesaikan

UMBULHARJO (MERAPI) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perparkirkan mendesak diselesaikan. Pasalnya fakta di lapangan pelanggaran parkir kerap terjadi, sehingga

Close