PUNGUTAN SISWA BARU SIFATNYA SUKARELA – Kepala Sekolah Bantah Lakukan Pungli

SLEMAN (MERAPI) – Sebuah sekolah tingkat SMP di Kabupaten Sleman, diduga meminta sejumlah siswa yang dinyatakan diterima dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pihak sekolah diduga meminta uang hingga ratusan ribu kepada orangtua siswa. Namun hal ini dibantah oleh pihak sekolah.

Uang tersebut antara lain untuk kunjungan museum, pengadaan air minum, kemah, latihan qurban, Mao dokumen, foto, pentas seni atau tutup tahun dan dana sehat. Dalam kuitansi yang diterima <I>Merapi<P> terbilang angka Rp 505.000 yang sudah dicoret menjadi Rp 305.000. Ditandatangani Nur Nakiyah tertanggal 7 Juli 2018.

Sedang pihak sekolah menyatakan, Sabtu (7/7), saat pengumuman hasil PPDB dipaparkan program kerja. Termasuk penjelasan tentang biaya pendidikan. Meliputi biaya investasi, operasional dan biaya personal. Untuk biaya personal meliputi penyediaan air mineral selama tiga tahun, kemah, kunjungan museum dan budaya, dana kesehatan dan keagamaan.

“Tapi itu sifatnya sukarela. Artinya jika tidak ikut ya tidak tidak bayar. Untuk air minum kami adakan terkait unggulan sekolah kami sebagai sekolah sehat,” ujar Kepala Sekolah, Susiyana, Senin (9/7).

Terkait seragam, pihak sekolah juga sudah memaparkan kalau itu bebas. Bisa beli sendiri atau pesan kolektif ke toko. Khusus untuk pesan kolektif, orangtua sudah membuat surat pernyataan. Ada yang pesan semua, ada yang sebagian. Bahkan ada yang tidak membeli sama sekali. Semuanya tertuang dalam berita acara dan notulen rapat.

“Hanya sayangnya, ada orangtua calon siswa yang datang terlambat dan tidak mengikuti penjelasan kami. Bisa jadi orangtua tersebut yang menyampaikan informasi ke pihak luar,” jelasnya.

Purwanti, salah satu pendidik menyebutkan, 90 persen dari orangtua juga menghendaki sekolah dibeli secara kolektif. Semula kesepakatan dilakukan secara lisan. Namun ada beberapa wali murid yang menghendaki ada bukti fisik.

Untuk pengadaan galon air minum, itu sudah berlangsung sejak 2010 lalu. Saat sekolah tersebut mengikuti lomba sekolah sehat. Dan kemudian menjadi juara tingkat nasional. Atas dasar itulah, kemudian program penyediaan air minum terus dilakukan sebagai salah satu upaya menjadikan sekolah sehat.

“Menghindari murid dari minuman kemasan yang cenderung kurang sehat. Setiap murid dalam tiga tahun diminta membayar Rp 100 ribu untuk pengadaan galon,” ujarnya.

Hal tersebut mendapat perhatian serius dari Ombudsman RI (ORI) DIY dengan langsung melakukan penelurusan ke sekolah. Hasilnya pihak sekolah menyatakan bahwa benar ada pengadaan seragam.

“Kami melakukan klarifikasi dan penelusuran terkait penyediaan seragam. Mekanismenya bagaimana dan melalui siapa penyediaan seragam tersebut,” ujar Asisten ORI DIY Muhammad Rifky.

Rifky menegaskan, pengadaan seragam oleh sekolah sudah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana salah satu pasal dalam PP tersebut jelas melarang tenaga kependidikan, pendidik baik itu guru atau karyawan dan anggota komite untuk menjual bahan seragam atau seragam. Karena ini ada pengadaan seragam, akan dicek apakah ada ketentuan yang dilanggar atau tidak.

“Saat klarifikasi tadi, pihak sekolah sudah memberikan data dan keterangan. Memang benar ada orangtua siswa yang menghendaki pengadaan seragam. Dan pelapor keberatannya bukan soal harga seragam. Tapi lebih ke pengadaannya,” tegasnya.

Disisi lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014, seragam menjadi kebutuhan pribadi dan diadakan calon siswa. Berdasarkan aturan itu, otomatis calon murid atau calon wali murid yang mengadakan sendiri seragam yang mereka butuhkan. (Awh)

Read previous post:
UMKM Berkembang di Sleman

SLEMAN (MERAPI) - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman, mencatat puluhan ribu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Close