Wilayah Kekurangan Air Bersih di Kulonprogo Berkurang

WATES (MERAPI) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulonprogo memprediksi jumlah wilayah terdampak kekurangan air bersih berkurang seiring masuknya jaringan air dari PDAM dan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulonprogo Hepi Eko Nugroho, Minggu (8/7) mengatakan, jumlah desa rawan kekeringan kini semakin berkurang, yakni dari 23 desa yang terpetakan, kini telah berkurang empat desa.

“Peta kekeringan di Kulonprogo masih tetap, yakni di enam kecamatan. Namun wilayah kekurangan air bersih saat ini banyak berkurang,” kata Hepi dilansir Antara.

Ia mengatakan enam kecamatan potensi kekeringan, yakni Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Sentolo, Nanggulan dan Lendah. Namun dalam perkembangannua, masyarakat yang tinggal di daerah rawan kekeringan itu menyadari bahwa mereka tinggal di daerah rawan kekeringan.

“Masyarakat dan pemerintah desa memanfaatkan sumber mata air untuk dialirkan ke rumah warga, seperti di Dusun Wonobroto, Desa Tuknoso,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo Ariadi mengatakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan terkait dengan kekeringan ini. Saat ini distribusi air masih ditangani oleh pihak Dinas Sosial dan pihak ketiga yang ingin melakukan penyaluran.

Menurut Ariadi, saat ini relawan telah dipersiapkan untuk membantu menyalurkan bantuan apabila terjadi kekurangan air.

“Sekarang kmai selaku koordinator karena kekeringan merupakan kewenangan kami, maka kami mengkoordinaskan teman-teman yang ada di Dinas Sosial maupun CSR atau PMI,” katanya.

Ariadi menambahkan BPBD belum akan melaksanakan penyaluran bantuan air, mengingat kekeringan belum akan masuk ke tahap darurat kekeringan.

“Kekurangan air bersih yang terjadi di masyarakat masih dapat diatasi Dinsos melalui Tagana. Kami berharap kekeringan tidak meluas,” harapnya. (*)

Read previous post:
DPS MASIH BERMASALAH-KPU Yogya Tunggu Masukan Warga

UMBULHARJO (MERAPI) - Masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah disosialisasikan menjadi bahan untuk memperbaiki data pemilih Pemilu

Close