Proyeksi Meleset, Silpa APBD 2017 Disorot

UMBULHARJO (MERAPI) – Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam APBD 2017 Kota Yogyakarta yang mencapai Rp 254 miliar dipertanyakan kalangan DPRD setempat. Besaran silpa itu meleset dari proyeksi yang diperkirakan hanya Rp 68 miliar.

“Kami meminta penjelasan rinci terkait Silpa yang mencapai Rp 254 miliar. Apakah itu dari akumulasi kegiatan anggaran tahun berjalan atau tidak,” kata Sudarmo, juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta, dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait laporan pertanggunjawaban APBD 2017, Senin (9/7).

Pihaknya menilai Silpa APBD 2017 tidak dijelaskan secara rinci dalam raperda laporan pertanggungjawaban APBD 2017. Di samping itu Silpa tersebut nilainya juga cukup besar. Fraksi PDIP juga menyoroti terkait penurunan retribusi dan bagi hasil pendapatan dengan pemerintah pusat yang rendah.

Sementara itu juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Fauzan menyampaikan, Silpa Rp 254 miliar itu harus dijelaskan karena selisih dari proyeksi mencapai lebih dari 100 persen. Di samping itu realisasi belanja daerah APBD 2017 hanya mencapai Rp 1,4 triliun atau 89 persen. Jumlah itu turun 10 persen dibandingkan realisasi belanja APBD 2016.

“Retribusi penerimaannya juga turun sekitar 8 persen. Turun signifikan pada retribusi parkir tepi jalan umum. Padahal kendaran bermotor meningkat signifikan setiap tahun,” terang Fauzan.

Potensi pendapat retribusi diminta dimaksimalkan dan diantisipasi potensi kebocorannya. Untuk itu pihaknya mendorong inovasi pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum dengan parkir elektronik maupun menambah lokasi parkir baru. Termasuk pelayanan parkir ke masyarakat juga harus ditingkatkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengakui ada penurunan retribusi di izin gangguan karena sudah ditiadakan dan parkir, meski tidak siginfikan. Selain itu ada penataan wajah kota sehingga merelokasi titik parkir dan kapasitasnya berkurang. “Dari segi jumlah kendaraan banyak tapi daya tampung parkir kita tidak besar, sehingga tidak semua kendaraan bisa parkir,” tambah Heroe.

Sedangkan terkait realisai belanja yang turun dia mengutarakan karena ada kegiatan gagal lelang dan banyak anggaran yang sifatnya untuk mengantisipasi. Anggaran yang sifatnya mengantisipasi jika terjadi sesuatu dan tidak digunakan jika tidak terjadi. Terkait Silpa tinggi bukan karena kegiatan yang tidak berjalan saja, tapi ada pos anggaran yang tidak bisa dicairkan. Pihaknya akan menyampaikan jawaban terkait Silpa lebih jelas ke dewan secara tertulis dalam puripurna berikutnya. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
AUDENSI DENGAN WAGUB DIY – Brajamusti Harus Siapkan Kader Kreatif

  YOGYA (MERAPI) - Mengantisipasi tuntutan perkembangan zaman dengan teknologi yang kian berkembang, kelompok suporter PSIM Yogya, Brajamusti harus menyiapkan

Close