PEMBERHENTIAN DINILAI CACAT HUKUM- Mantan Kades Dadapayu Gugat Bupati Gunungkidul

 

Kedua saksi penggugat Karyadi (kiri) dan Sigit Wibawa saat diambil sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Kedua saksi penggugat Karyadi (kiri) dan Sigit Wibawa saat diambil sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

BANGUNTAPAN (MERAPI) – Mantan Kepala Desa (Kades) Dadapayu Kecamatan Semanu Gunungkidul, Rukamta menggugat Bupati Gunungkidul ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Banguntapan Bantul, Rabu (4/7). Gugatan diajukan karena tergugat telah mengajukan pemberhentian secara tetap terhadap penggugat yang dinilai cacat hukum.

Dalam persidangan, penggugat melalui kuasa hukumnya Oncan Poerba SH, Willyam H Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH mengajukan 2 saksi mantan sopir penggugat yakni Karyadi dan Sigit Wibawa. Kedua saksi mengakui selama ini penggugat menjalankan kinerja dengan baik sejak dilantik sampai adanya surat pemberhentian dari tergugat.

“Saya sebagai sopir selalu mengantar kemanapun pergi sehingga saya tahu betul kalau penggugat disiplin dalam bekerja. Kalau ada tuduhan penggugat melakukan pungli itu semua tidak benar karena sampai saat ini tak ada buktinya,” jelas Karyadi.

Seperti diketahui sebelumnya pada 2015 penggugat terpilih sebagai Kades Dadapayu dan diangkat sebagai kades selama 6 tahun. Selanjutnya pada September 2016 penggugat melantik 5 dukuh. Tetapi penggugat dituduh melakukan pungli terhadap dukuh yang dilantik.

Tetapi dari tuduhan tersebut tidak ada putusan berkekuatan hukum tetap kalau terdakwa melakukan pungli. Sehingga pada Oktober 2016 penggugat tak didukung seluruh perangkat desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dadapayu sehingga mengalami kendala dalam menjalankan tugas.

Bahkan seluruh perangkat desa menolak masuk kerja. Selain itu BPD juga mempersulit penggugat dalam melaksanakan tugas serta membuat laporan tak benar ke tergugat Bupati Gunungkidul. Dari laporan tergugat mengeluarkan teguran tertulis I dan II sebelum dilakukan pemberhentian sementara pada 10 Mei 2017 kemudian dilakukan pemberhentian tetap pada 22 September 2017.

Dalam proses dan mekanisme pemberhentian penggugat sebagai kades tak sesuai dengan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara. Karena dalam diktum kedua keputusan tersebut BPD harus menentukan sikap paling lambat 20 hari. Semestinya BPD menentukan sikap 20 hari terhitung pada 10 Mei 2017 sehingga batas akhir 12 Juni 2017.

Tetapi bila dihubungkan pasal 71 ayat 7 Perda Kabupaten Gunungkidul No 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka usulan pemberhentian penggugat sebagai kades dari BPD harus diputuskan tergugat maksimal 30 hari sejak usul diterima atau sejak 12 Juni 2017. Sehingga batas akhir tergugat menolak atau mengabulkan usul pemberhentian dari BPD berakhir pada 12 Juni 2017.

Namun ternyata penggugat baru diberhentikan secara tetap pada 22 September 2017. Melihat keputusan tersebut berarti telah melewati batas 30 hari. Dengan begitu keputusan tergugat tersebut dinilai cacat hukum. Selain itu pengguat juga keberatan dengan dilantiknya Jumadi sebagai pengganti penggugat karena dinilai melanggar Perda tentang Kepala Desa. (C-5)

 

Pin It on Pinterest

Read previous post:
MERAPI-AGOES JUMIANTO Manajemen TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, Rajawali Indonesia Communication, dan PT Melon Indonesia dalam jumpa pers, di Candi Prambanan, Selasa (3/7).
YANNI ’25TH ANNIVERSARY ACROPOLIS’ – Konser Orkestra di Candi Prambanan

CANDI Prambanan, lagi-lagi menjadi tempat helatan musik kelas dunia. Kali ini yang disiapkan di luar event Prambanan Jazz yang sudah

Close