RUMAH WARGA PENOLAK BANDARA SEGERA DIROBOHKAN-Masih Ngotot Halangi Alat Berat

WATES (MERAPI)- Proses pembersihan lahan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih terus dilakukan petugas. Meski sudah berulangkali diperingatkan, masih saja ada warga penolak yang ngotot menghalangi alat berat. Seperti yang terjadi Sabtu (30/6).
Pada Sabtu siang, fokus pengamanan yakni merapikan pembersihan reruntuhan yang berada di Dusun Sidorejo, Glagah serta sebagian di Desa Jangkaran.
Kapolres Kulonprogo AKBP Anggara Nasution, SH SIK MM yang mempimpin pengamanan pengosongan lahan menyampaikan agar pelaksanaan pengamanan senantiasa berjalan sesuai dengan prosedur. Kapolres tidak lupa mengingatkan kepada para personel untuk senantiasa bekerja secara kelompok serta menerapkan langkah persuasif.
“Pengamanan berjalan aman dan lancar. Namun ada beberapa warga yang mencoba menghentikan alat berat, tetapi dapat dikondisikan oleh personel sehingga proses pembangunan lanjutan bandara NYIA dapat dilanjutkan,” ujar Kabag Ops Polres Kulonprogo, Kompol Sudarmawan seperti dikutip dari <I>Tribratanews<P>.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menambahkan, rumah-rumah yang saat ini masih ditinggali warga penolak sudah pasti akan terkena <I>land clearing<P> atau pembersihan lahan dalam tahapan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Meski demikian, dalam proses relokasi bupati meminta agar warga penolak tidak diseret dan disakiti.

Menurut Bupati Hasto, perobohan rumah warga dalam pembersihan lahan pembangunan Bandara NYIA adalah keniscayaan. Proses pengosongan lahan masih terus berjalan dengan pembersihan tanaman dan benda-benda di atasnya, kemudian akan dilanjutkan dengan bangunan-bangunan yang masih berdiri, termasuk rumah-rumah yang masih ditinggali sebagian warga penolak.
“<I>Land clearing<P> pasti akan mengenai rumah warga. Sudah pasti, itu keniscayaan,” katanya, Minggu (1/7).
Meski demikian, bagi Bupati Hasto, hal yang paling penting adalah memperlakukan warga dengan baik. Dalam proses relokasi, upaya untuk memanusiakan manusia seutuhnya harus tetap diperhatikan.
“Jangan diseret, jangan disakiti,” tegasnya.

Setelah relokasi, Bupati juga meminta agar warga yang rumahnya tergusur tidak terlantar. Dari 31 keluarga warga penolak bandara yang masih bertahan tinggal di area pembangunan Bandara NYIA, sebagian sudah memiliki rumah di luar area bandara sehingga hanya separuhnya saja yang benar-benar belum memiliki rumah. Pemkab kemudian menyediakan lima unit rumah relokasi magersari di Desa Kedundang Kecamatan Temon untuk ditinggali warga. PT Angkasa Pura I juga telah menyediakan 20 rumah hunian sementara yang bisa dipakai secara gratis oleh mereka.
“Kami tidak ingin memaksa, maka caranya dengan seperti ini. Tapi kalau sudah begini tetap tidak mau, lalu yang maksa siapa? Kan berarti (warga) maksa tinggal di sana,” ujarnya.

Bupati Hasto menegaskan, hampir tidak ada waktu yang tersisa lagi dalam proses pembangunan Bandara NYIA mengingat target operasionalnya semakin dekat. Karena itulah, dirinya mengimbau agar warga bersedia segera pindah ke luar area pembangunan Bandara. Pemkab siap membantu dalam proses relokasi tersebut.
Terpisah, Pimpinan proyek Pembangunan Bandara NYIA dari PT Angkasa Pura I, Sujiastono mengatakan, pekerjaan yang dilakukan setelah pembersihan lahan adalah pemadatan tanah dan penagturan elevasinya. Lahan tersebut akan ditimbun sekitar 1-2 meter agar sama dengan permukaan jalan.
“Kalau warga tetap bertahan, bisa kelelep dia. Kan malah nyusahin diri sendiri. Itu pilihan dia, kami ngga bisa maksa,” ujarnya.
Sudji menilai, cara berpikir warga yang masih bertahan sudah tidak rasional. Sebab mereka berkeyakinan bahwa tanah itu merupakan hak milik, padahal menurutnya, tidak ada hak mutlak yang dimiliki warga negara atas tanah yang ditinggali. Jika negara butuh, akan diambil oleh negara.
“Pengambilan tanah itu juga tidak sewenang-wenang, ada prosesnya yang dilalui sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara kuasa hukum warga Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP), Teguh Purnomo justru menuding bahwa tidak ada upaya komunikasi intensif yang dilakukan PT Angkasa Pura I dengan warga. Misalnya, terkait proses konsinyasi dana pembebasan lahan, serta tidak adanya kesempatan bagi warga untuk mengajukan gugatan.
“Undang-undang jelas mengatur pemberian kesempatan pengajuan keberatan tapi itu tidak pernah dilakukan. Ini kecacatan dan prosesnya merugikan warga,” katanya. (Unt)

 

Read previous post:
PSS DIPUJI PERSIBA – Seto Tak Mau Terlena

  SLEMAN (MERAPI) - Jelang laga lanjutan Grup Timur Liga 2 yang mempertemukan PSS Sleman melawan Persiba Balikpapan di Stadion

Close