THR PNS Pemkot Yogya Cair

Ilustrasi Pemkot Yogyakarta.
Ilustrasi Pemkot Yogyakarta.

UMBULHARJO (MERAPI) – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Yogyakarta Rabu (6/6) hari ini dicairkan. Namun THR yang diberikan belum termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Pemkot Yogyakarta masih menghitung nominal TPP dibayarkan. Besaran TPP yang akan diberikan dipastikan tidak utuh. “Untuk THR PNS besok (hari ini) 6 Juni sudah cair. Untuk gaji ke-13 diusahakan 4 Juli. Tapi kalau besaran TPP masih dibahas,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogakarta, Kadri Renggono, Selasa (5/6).

Komponen THR yang akan diterima terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional dan tunjangan struktural. Kadri menuturkan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/3387/SJ tentang pemberian THR dan gaji ke-13, ada pemberian tunjangan kinerja. Tapi di Pemkot Yogyakarta kini adanya TPP. Kemudian Mendagri, lanjutnya, membuat surat edaran yang menyatakan TPP juga masuk dibayarkan dalam THR dan gaji ke-13 PNS.

“Secara landasan hukum sudah jelas. TPP tetap akan dibayarkan. Tapi rambu-rambunya kami tidak ada pergeseran maupun menambah anggaran di APBD,” tambahnya.

Dia menjelaskan rencananya anggaran TPP yang dibayarkan akan diambilkan dari alokasi TPP di APBD 2018. Namun dengan mempertimbangkan sisa dari dari realisasi TPP. Oleh sebab itu TPP yang diberikan nantinya tidak akan utuh karena akan disesuaikan kemampuan anggaran daerah. Alokasi TPP di APBD 2018 untuk setahun mencapai Rp 171 miliar.

“Kami akan melihat realisasi TPP dulu. Tergantung dari sisa dari anggaran TPP, sehingga tidak bisa seratus persen TPP yang diberikan untuk THR dan gaji ke-13,” imbuh Kadri.

Secara terpisah Wakil Walilkota Yogyakarta Heroe Poerwadi memastikan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS tidak akan menggeser anggaran kegiatan lainnya. Termasuk penggunaan anggaran dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) maupun dana tidak terduga karena sudah jelas peruntukannya.

“Diberikan berdasarkan kemampuan anggaran dengan tidak menggeser anggaran maupun menambah anggaran. Kalau menggeser anggaran, landasan hukumnya belum kuat. Penggunaannya sudah jelas. Dana tidak terduga misal untuk bencana, kalau dialihkan malah jadi ‘bencana’,” tandas Heroe. (Tri)

Read previous post:
Paguyuban Mbah Wiro Siap Jaga Kamtibmas

  YOGYA (MERAPI) - Paguyuban Mbah Wiro Yogyakarta siap bersama-sama aparat dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam

Close