SENGKETA EKS BIOSKOP INDRA- Ahli Waris Mengadu ke Presiden

 

Sukrisno Wibowo (bertopi) bersama tim kuasa hukumnya usai memberi keterangan pers.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Sukrisno Wibowo (bertopi) bersama tim kuasa hukumnya usai memberi keterangan pers.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

YOGYA (MERAPI) – Setelah surat yang dikirimkan ke Pemprov DIY tak mendapat respons, ahli waris eks Bioskop Indra Sukrisno Wibowo dkk mengadu ke Presiden RI Joko Widodo. Surat yang dikirim berupa aduan ketidakpatuhan Pemprov DIY atas putusan penundaan majelis hakim PTUN Yogyakarta yang meminta semua aktivitas di lahan eks bioskop Indra di Jl Ahmad Yani Ngupasan Kota Yogyakarta.

“Untuk surat aduan ke presiden telah kami kirimkan pada 8 Mei lalu. Pada hari yang sama kami juga mengadukan Pemprov ke Mendagri dan Komnas HAM RI dan selanjutnya kami juga mengirim surat ke Komisi 3 DPR RI,” ujar Erick S Paat BSc SH MH didampingi Medi Purba SH, Don Hampri Can SH dan Ricky D Moningka SH selaku pensihat hukum Sukrisno Wibowo dkk kepada wartawan, Selasa (22/5) malam.

Selama ini kuasa penggugat menyayangkan sikap Pemprov DIY selaku tergugat I Intervensi II yang tidak menghormati putusan PTUN. Sehingga sikap Pemprov yang tidak menghormati putusan pengadilan akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat DIY.

Dijelaskan, tanah sengketa bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor 504 surat ukur 109 tanggal 13 Juni 1919 seluas 7.425 m2 merupakan milik NV Javansche Bioscoop en Bouw Maatschappij. Selama ini pemilik perusahaan tidak pernah meninggalkan Indonesia dan mati serta dikubur di Indonesia. Bahkan objek sengketa, tidak pernah dijual, dialihkan atau pun dilepaskan haknya kepada siapa pun sampai saat ini.

Bahkan tanah sengketa tidak terkena Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yakni berupa UU No 86 Tahun 1958 dan telah dicoret dari daftar pengelolaan Panita Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB) DIY. Dengan begitu penyelesaian tanah tersebut tidak berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No 5/Prk/Tahun 1965 melainkan berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Jo Permendagri Nomor 32 Tahun 1979. Hal ini juga diperkuat lagi dengan Surat Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 550-597 tanggal 19 Februari 1999.

Ditambahkan Medi Purba SH, tindakan yang dilakukan Pemprov DIY yang melakukan pembebasan dan memberikan ganti rugi bukan kepada penggugat selaku pemilik, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena sesuai Keppres 32 menyatakan ganti rugi seharusnya diberikan kepada ahli waris. Kuasa penggugat menilai kalau dirunut prosesnya juga janggal.

“Bahkan ada yang keliru di sini. Seharusnya tanah dibebaskan terlebih dahulu baru dibayar ganti rugi sesuai Keppres 32 lalu baru digunakan Prk 5. Apalagi ganti rugi juga diberikan kepada penyewa bukan ahli waris sah,” terang Medi Purba SH. (C-5)

 

Pin It on Pinterest

Read previous post:
NELAYAN DIMINTA JAGA KEWASPADAAN – Pantai Selatan Rawan Penyulundupan Manusia

SANDEN (MERAPI) - Kawasan pantai selatan Bantul DIY dinilai rawan terhadap tindak kejahatan penyelundupan manusia. Selain itu, para nelayan sangat

Close