Penyelenggara Menara Telekomunikasi Diminta Segera Registrasi

UMBULHARJO (MERAPI) – Penyelenggara menara telekomunikasi yang belum berizin diminta segera melakukan registrasi atau pendaftaran ke Dinas Komunikasi Informartika dan Persandian Kota Yogyakarta. Penyelenggara tinggal memiliki waktu sekitar dua bulan untuk melakukan registrasi.

“Sesuai amanat perda yang sudah berdiri diberi waktu satu tahun sampai perda diundangkan melakukan registrasi. Kami harap penyelenggara mengikuti ketentuan itu,” kata Pelaksana Tugas Diskominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Tri Hastono, Kamis (17/5).

Dalam Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunakasi dan Fiber Optik, pada pasal 22 disebut menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Perda harus memperoleh rekomendasi paling lama 1 tahun sejak Perda diundangkan. Termasuk menara macrocell dan microcell yang sudah berdiri dan belum memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan paling lambat 1 tahun sejak perda diundangkan.

Perda menara telekomunikasi itu diundangkan pada 27 Juli 2017, sehingga tinggal 2,5 bulan lagi bagi penyelenggara menara telekomunikasi mengikuti ketentuan perda. Namun langkah lebih lanjut terhadap penyelenggara menara yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu 1 tahun, masih akan dikoordinasikan.

“Kami akan koodinasikan dengan pihak-pihak terkait lebih dulu untuk langkah selanjutnya,” ujarnya.

Tri menyampaikan, hasil registrasi menara telekomunikasi itu berupa surat rekomendasi dari Diskominfo dan Persandian. Surat rekomendasi tersebut untuk pengurusan izin menara telekomunikasi.

Secara terpisah anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Baharudin Kamba mengingatkan Pemkot Yogyakarta terkait registrasi dan pengurusan izin menara telekomunikasi yang belum berizin. Hal itu mengacu Perda Nomor 7 tahun 2017 yang ditetapkan pada 17 Juli 2017 lalu, maka penyelenggara menera diberi kesempatan mengurus izin dengan batas waktu 1 tahun.

“Kami mendorong Diskominfo untuk membuka ke publik perihal menara telekomunikasi, yang telah melakukan registrasi dan sudah mendapatkan rekomendasi. Ini penting mengingat waktu yang tersisa berdasarkan Perda 7 tahun 2017 sekitar 2 bulan lagi,” papar Kamba.

Pihaknya juga berharap Satpol PP menepati janji menertibkan menara telekomunikasi ilegal jika tidak mendapat rekomendasi atau izin dari dinas terkait. Publik, lanjutnya, menunggu ketegasan dari Satpol PP pasca tanggal 17 Juli 2018.

Pada tahun 2017, Satpol PP Kota Yogyakarta telah memberikan surat peringatan kepada penyelenggara 222 menara telekomunikasi yang dilampirkan dalam Perda Nomor 7 tahun 2017. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana menyebut dari surat peringatan yang dilayangkan ternyata 59 menara direspon penyelenggara, menara telah berizin dan sisanya 163 menara tak berizin atau ilegal.

“Sebanyak 163 titik menara telekomunikasi tak berizin yang masuk lampiran dalam perda menara itu diberi waktu setahun untuk mengurus izin. Itu ketentuan pasal dalam Perda Nomor 7 tahun 2017,” ucapnya. (Tri)

Read previous post:
Proyek Pengerjaan Drainase Dikebut 

UMBULHARJO (MERAPI) - Pembangunan saluran drainase di beberapa jalan di Kota Yogyakarta terus dikerjakan. Seluruh pekerjaan saluran drainase itu akan

Close