PRODUKSI PERIKANAN MINIM – Kualitas Penyuluh Ditingkatkan

WONOSARI (MERAPI) – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul meningkatkan kualitas penyuluh perikanan, agar produktivitas perikanan meningkat. “Kualitas penyuluh perlu ditingkatkan, karena produksi perikanan masih kurang sehingga harus mendatangkan ikan dari luar daerah,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Gunungkidul Khairuddin, Senin (14/5).

Saat ini DKP Gunungkidul memiliki 16 penyuluh perikanan yang dinilai sudah mencukupi, bahkan kualitas SDM para penyuluh sudah baik namun perlu peningkatan pelatihan.Pelatihan biasanya dilakukan di Tegal, Jawa Tengah, guna peningkatan kualitas. “Dengan kemampuan yang diperoleh nantinya para penyuluh dapat memberikan ilmunya dengan baik kepada nelayan atau pembudidaya ikan,” kata Khairuddin.

Ditambahkannya, kualitas ikan di Gunungkidul terutama ikan tangkap cukup baik. Bahkan dibawa ke luar negeri melalu Jawa Timur. Hal ini menyebabkan penurunan ikan tangkap di Gunungkidul. Ke depan ia berencana akan berkomunikasi dengan para nelayan dan penjual ikan mengenai fenomena banyaknya ikan Gunung Kidul dijual keluar daerah sementara pasar di daerah menjadi terbengkalai dan justru harus mengambil ikan dari luar. “Sulit untuk mengatur itu, tapi nanti coba kami komunikasikan agar bagaimana dapat memenuhi di Gunungkidul,” katanya dikutip Antara.

Sedang anggota Komisi B DPRD Gunungkidul Tri Iwan Isbumaryani mengatakan, kurangnya pasokan ikan lokal menyebabkan rumah makan “seafood” di Gunungkidul masih mengambil dari luar daerah. “Pemerintah daerah perlu memperhatikan pasokan ikan,” katanya.
Dia mengatakan peningkatan perlu mendapat perhatian karena kuliner menjadi salah satu pendukung wisata yang saat ini tengah gencar disosialisasikan ke masyarakat.

“Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pemkab sehingga tidak hanya sektor perikanan namun juga sektor pariwisata,” katanya. (*)

Read previous post:
Desa Inovatif Bangun BUMDes

INOVASI penggunaan Dana Desa (DD) diandalkan menjadi alternatif sumber biaya pembangunan daerah perdesaan secara mandiri. Melalui BUMDes, tata kelola lebih

Close