Minta Perbaikan Kesejahteraan, GTT PTT SDN Adukan Nasib Ke DPRD Sukoharjo

GTT PTT SDN saat pertemuan meminta perbaikan kesejahteraan dihadapan Komisi IV DPRD Sukoharjo. (MERAPI-Wahyu Imam Ibadi)
GTT PTT SDN saat pertemuan meminta perbaikan kesejahteraan dihadapan Komisi IV DPRD Sukoharjo. (MERAPI-Wahyu Imam Ibadi)

SUKOHARJO (MERAPI) – Puluhan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukoharjo mengadukan nasib dengan mendatangi gedung DPRD Sukoharjo. Mereka dihadapan Komisi IV dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengajukan sejumlah tuntutan salah satunya perbaikan kesejahteraan.

Juru bicara GTT PTT SDN Sukoharjo sekaligus sebagai GTT SDN Gonilan 2 Kartasura Ari Setyawan Nugroho, Jumat (11/5) mengatakan, sengaja datang kembali untuk ketiga kalinya mengadukan nasib kehadapan DPRD Sukoharjo. Dalam dua pertemuan pertama dengan para wakil rakyat terus dipantau sampai sekarang. Para GTT PTT memiliki sejumlah tuntutan yang sampai sekarang belum terpenuhi. Salah satu diantaranya yang sering diajukan yakni berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan. Tuntutan diajukan karena sampai sekarang GTT PTT masih hidup kurang layak.

Kondisi kesejahteraan GTT PTT masih di bawah standar karena honor yang mereka terima rendah. Setiap bulan hanya menerima uang dengan besaran bervariasi mulai Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Nilai tersebut terpaut jauh dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sekitar Rp 1.648.000 perbulan.

Dihadapan para wakil rakyat GTT PTT Sukoharjo juga menyampaikan tuntutan lain berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Sukoharjo berkaitan dengan kejelasan status kerja. SK tersebut sangat penting dimiliki oleh GTT PTT untuk mendapatkan kejelaaan status kerja. Sebab selama ini beban kerja GTT PTT tidak kalah dibandingkan pegawai lain dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meski beban kerja sama namun honor yang diterima GTT PTT dengan ASN sangat jauh berbeda. Keberadaan SK Bupati Sukoharjo sangat diharapkan GTT PTT untuk mendapatkan kepastian berkaitan dengan peningkatan honor yang diterima.

“GTT PTT SDN di Sukoharjo meminta perbaikan nasib berupa peningkatan kesejahteraan. Selama ini honor yang diterima sangat kecil dan membuat kualitas hidup jauh dari kata layak. Kami juga meminta dibuatkan SK Bupati sebagai kejelasan status kerja,” ujarnya.

Kabid PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo Supomo dihadapan para GTT PTT saat pertemuan dengan Komisi IV DPRD Sukoharjo Supomo mengatakan, pihaknya sudah melakukan klasifikasi terhadap GTT PTT di Sukoharjo sejak Januari sampai Maret lalu. Hasilnya diketahui untuk GTT dengan klasifikasi sebagai guru mengajar kelas 1.193 orang, GTT mengajar mata pelajaran muatan lokal 480 orang, GTT penjaga sekolah 307 orang, dan GTT penjaga perpustakaan 226 orang. Selain itu dalam pendataan juga diketahui ada 91 orang. Total secara keseluruhan GTT PTT SDN di Sukoharjo ada 2.297 orang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo juga mendata GTT PTT untuk SMPN. Hasilnya untuk GTT Kategori 2 (K2) sebanyak 55 orang, GTT non K2 ada 206 orang, PTT K2 ada 113 orang dan PTT non K2 ada 113 orang. Total keseluruhan GTT PTT SMP 487 orang.

Supomo menjelaskan, untuk GTT K2 SMPN sebanyak 420 orang mereka sudah mendapatkan honor sesuai dengan besaran UMK. Sedangkan GTT SDN sebanyak 1.178 orang mereka mendapatkan insentif sebesar Rp 300 ribu perbulan. GTT SMPN sebanyak 118 orang juga sama mendapatkan insentif Rp 300 ribu perbulan. Sedangkan untuk PTT SDN dan SMPN belum mendapatkan insentif.

Pemberian insentif sebesar Rp 300 ribu perbulan juga diberikan kepada 567 guru TK dan 887 guru PAUD di Sukoharjo. ” Soal permintaan SK Bupati dari GTT PTT Kami mengikuti sesuai aturan. Apabila ada GTT PTT ikut dan lulus tes PPG maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo siap dan bersedia membuatkan SK,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, siap menampung keluhan dari GTT PTT SDN. Dalam pertemuan dengan GTT PTT Komisi IV DPRD Sukoharjo juga mengundang sejumlah OPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Keuangan Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sukoharjo. “GTT PTT salah satu tuntutannya meminta perbaikan kesejahteraan dengan kenaikan honor. Berkaitan dengan itu masing masing OPD terkait akan memaparkan sesuai aturan. Kalau memang memenuhi aturan maka bisa dibayarkan kalau tidak maka dimana letak kekuranganya,” ujarnya. (Mam)

Read previous post:
MERAPI-AMIN KUNTARI Septi Avirta
SEPTI AVIRTA – Pilih Total Belajar Nyinden

MERASA prihatin lantaran Budaya Jawa lebih banyak dipelajari wisatawan mancanegara ketimbang masyarakat Indonesia, Septi Avirta mengambil sikap tegas. Biduan ayu

Close