KORBAN MASIH BERHARAP UANG KEMBALI-Bos First Travel Dituntut 20 Tahun

DEPOK (MERAPI)  – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus First Travel (FT) Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan Direktur First Travel Anniesa Hasibuan dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 1 tahun 4 bulan penjara.
“Yang kita buktikan adalah Pasal 378 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan ancaman hukumannya sudah maksimal yaitu 20 tahun penjara termasuk juga denda yang juga sudah maksimal,” kata JPU Heri Jerman usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (7/5) sore.
Andika dan Anniesa dituntut 20 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan terdakwa ketiga yaitu Direktur Keuangan perusahaan perjalanan umroh tersebut Siti Nuraidah alias Kiki dengan hukuman 18 tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

“Kiki dihukum lebih ringan karena dia bukan pelaku utama, yang pelaku uatama adalah Andika dan Anniesa, sehingga ini kami anggap meringankan,” jelas Heri.
Ia mengatakan berdasarkan uraian dakwaan dan fakta-fakta persidangan menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa terdajwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwan pertama Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dalam mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya tindak pidana penipuan sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
Kuasa hukum korban First Travel, TM Luthfi Yazid SH LLM mengatakan, sudah sewajarnya dan semestinya jika JPU menuntut para terdakwa secara maksimal. “Ada beberapa alasan. Pertama, penipuan yang mereka lakukan bukanlah penipuan biasa namun penipuan yang ‘extra ordinary’, yang terstruktur dan massif. Kedua, korban dari kejahatan ini mencapai 63.310 orang calon jemaah umroh yang ditipu dan tidak berangkat dan mencapai kerugian yang mendekati angka Rp 1 triliun,” ujar Luthfi seraya menyampaikan harapan para korban agar uangnya kembali.

Sedang ketiga, lanjut Luthfi, pertimbangan keadilan dan nurani haruslah dikedepankan, dan bukan hanya pendekatan legalistik formal belaka. Menurutnya, modus yang dilakukan para terdakwa semua terungkap di persidangan. Selain itu banyak dari korban kejahatan ini adalah orang yang hidupnya juga pas-pasan untuk mengumpulkan uang agar berangkat umroh ke tanah suci. “Misalnya, mengandalkan uang lembur yang dikumpulkan, uang pensiun, tabungan, pinjaman, jual tanah atau uang hasil berjualan di pasar. Terlebih lagi, banyak juga korban FT yang menunggu diberangkatkan sampai mereka menjemput ajal,” jelasnya.

Selain itu, kata Luthfi, dalam fakta persidangan telah terbukti semua kejahatan tersebut termasuk TPPU, misalnya dengan membeli restauran di London, Inggris serta menyelenggarakan fashion week di New York dan sebagainya. “Jika mau konsisten dengan UU TPPU maka ancaman pidananya adalah 20 tahun penjara. Pun para korban masih berharap agar uang mereka kembali bagaimana pun cara dan medianya,” kata Luthfi. (*)

Read previous post:
Bantul Bersih 2019 Siap Diwujudkan

BANTUL (MERAPI) - Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar lomba kebersihan tingkat kecamatan dan organisasi perangkat daerah setempat, sebagai persiapan untuk mewujudkan

Close