AKSI DAMAI DI TITIK NOL-Buruh Tuntut Upah Layak dan Rumah Murah

MERAPI-TRI DARMIYATI Aksi buruh di Titik Nol Kilometer Yogya
MERAPI-TRI DARMIYATI
Aksi buruh di Titik Nol Kilometer Yogya

GONDOMANAN (MERAPI)- Ratusan buruh dari berbagai elemen menyuarakan tuntutan terkait upah layak hingga akses perumahan murah bagi buruh dalam aksi demo dengan teatrikal di tengah jalan Titik Nol Kilometer Yogya, Selasa (1/5) siang. Beda dengan aksi di pertigaan UIN yang ricuh, aksi di Titik Nol Kilometer itu berlangsung tertib.
“Yang menjadi titik berat persoalan terkait upah murah dan pencabutan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Upah buruh di DIY masih murah,” kata Wakil Ketua DPD Konfederasi Pekerja Seluruh Indoenesia (KSPSI) DIY, Kirnadi di sela aksi di Titik Nol Kilometer, Senin (1/5).
Ditegaskan, upah minimum kabupaten/kota di DIY masih di bawah dari Rp 2 juta. Upah murah itu tidak lepas dari perhitungan dengan PP 78 tahun 2015. Dengan upah uruh di DIY itu, sebagian buruh tidak mampu membeli rumah karena harga tanah tinggi. “Kami menuntut penyediaan perumahan yang terjangkau bagi buruh karena harga tanah selalu naik, sementara upah buruh tidak naik signifikan,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah mengupayakan komunikasi ke Pemda DIY terkait perumahan murah bagi buruh itu. Dia menyatakan Pemda DIY sudah memberikan lampu hijau dengan menyediakan tanah untuk pembangunan rumah murah bagi buruh. Namun ternyata tanah yang disediakan pemerintah untuk pembangunan rumah susun sewa. Sedangkan yang diharapkan para buruh adalah rumah tapak perumahan.
“Pemerintah dan pengusaha bisa berperan misalnya melakukan subisidi silang untuk fasilitasi perumahan murah serta kemudahan pemberian rekomendasi untuk mengakses perumahan,” terangnya.
KSPSI DIY juga menuntut penerapan upah minimum sektoral di DIY untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di DIY. Termasuk penghapusn sistem kontrak dan pekerja <I>outsourcing<P> atau alih daya. Selain itu mengawal penerapan dan pelaksanaan struktur skala upah dan hak pekerja berserikat.

Sementara itu Ketua KPSI Kota Yogyakarta Tri Agus Haryadi menyatakan para buruh tetap menyuarakan peningkatan kesejahteraan. Salah satunya adalah penghapusan sistem alih daya yang masih diterapkan di perusahaan, seperti tenaga jasa keamanan dan kebersihan. Sistem itu membuat pekerja mendapat upah dan haknya tak sesuai aturan.
“Kami juga meminta revisi peraturan penentuan upah minimum kota/kabupaten yang saat ini digunakan. PP 78 tahun 2015 itu memang memiliki kelebihan tetapi ada juga pihak yang merasa aturan tersebut belum tepat,” papar Tri Agus di sela kegiatan senam dan gerak jalan peringatan hari buruh di Balaikota Yogyakarta.

Salah seorang pekerja di jasa keamanan Suharjanto juga mengakui hal itu walaupun dirinya adalah satpam yang langsung dipekerjakan oleh perusahaan pusat perbelanjaan. Dia berharap sistem alih daya dihapus karena kadang penggajian tak sesuai.
“Memang itu yang dikeluhkan teman-teman <I>outsourcing<P>, kasihan mereka. Lebih enak kalau dipekerjakanperusahaan langsung,” tandas Suharjanto yang memilih peringatan hari buruh di Balaikota daripada beraksi demo di jalan. (Tri/Shn)

 

Read previous post:
MERAPI-SAMENTO SIHONO Barang bukti perusakan pos polisi diamankan ke Mapolda DIY.
POLDA DIY BURU PELAKU LAIN-Bakar Pospol, 3 Mahasiswa Jadi Tersangka

DEPOK (MERAPI)- Polda DIY menetapkan tiga orang mahasiswa sebagai tersangka perusakan pos polisi di pertigaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan

Close