ANGKASA PURA SIAPKAN RUMAH SEWAAN-Penolak Bandara Harus Siap Pindah Sewaktu-waktu

WATES (MERAPI)-  PT Angkasa Pura I siap menyewakan rumah hunian terhadap 20 jiwa penolak pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulonprogo yang masih bertahan di area izin penetapan lokasi bandara. Sebab, setelah surat peringatan kali ketiga (SP-3) pengosongan lahan dilayangkan kepada warga pada pekan lalu, tidak ada lagi pemberitahuan kepada masyarakat hingga mereka harus siap sewaktu-waktu pindah.
Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA Agus Pandu Purnama, Minggu (29/4) menyebutkan, dari 37 rumah dengan sekitar 105 jiwa yang masih menolak dan bertahan tinggal dalam area izin penetapan lokasi (IPL) pembangunan bandara NYIA, ada 20 rumah yang warganya diketahui tidak memiliki tempat untuk dihuni atau ditumpangi sama sekali.
“Perseroan Terbatas (PT) Angkasa Pura I siap menyewakan rumah untuk mereka. Saat ini, pihak kami sedang mencari rumah yang di dekat sana,” kata Agus.
Dijelaskan, penyediaan hunian sementara dipandang sebagai solusi terdekat dalam upaya pengosongan lahan pembangunan NYIA. Selama 3 bulan pertama hingga warga bersangkutan, warga bisa membangun atau mendapatkan hunian permanen kembali dengan kompensasi ganti rugi pembebasan lahan yang diterima.
“Adapun besaran rumah sewa itu akan disesuaikan dengan jumlah jiwa dalam satu keluarga warga,” katanya seperti dilansir Antara.
Pandu enggan membeberkan rencana eksekusi lahan bandara.
Pengosongan lahan sudah pasti akan dilakukan karena pembangunan bandara harus terus berlanjut sesuai dengan target operasi 2019.

Saat ini, AP I dalam hal ini masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk pelaksanaannya. Setelah surat peringatan kali ketiga (SP-3) pengosongan lahan dilayangkan kepada warga, tidak ada lagi pemberitahuan kepada masyarakat.
Menurut dia, seharusnya warga sudah mulai pindah keluar dari lahan tersebut hingga batas waktu tertentu. “Setelah SP-3, tidak ada lagi pemberitahuan dan warga harus siap pindah sewaktu-waktu,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Kulonprogo AKBP Anggara mengatakan bahwa pihahknya masih menunggu kepastian dari PT AP I dan Pemkab Kulonprogo terkait dengan eksekusi pengosongan lahan tersebut.
“Secara prinsip, kepolisian mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan proyek vital nasional, termasuk pembangunan NYIA. Hal ini menjadi bagian dari menjalankan amanah undang-undang yang harus dilakukan secara profesional,” katanya. (*)

Read previous post:
Masih Andalkan Jasa Nelayan Lain, Nelayan Kulonprogo Dilatih Merangkai Jaring

WATES (MERAPI) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulonprogo memberikan pelatihan merangkai jaring dan merawat jaring kepada nelayan di daerah

Close