Peserta BPJS Mandiri Menjadi Penunggak Terbesar

MERAPI-AWAN TURSENO Janoe Tegoeh Prasetijo (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan.
MERAPI-AWAN TURSENO
Janoe Tegoeh Prasetijo (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan.

SLEMAN (MERAPI) – Hingga triwulan pertama tahun 2018, peserta BPJS Kesehatan mencapai 1.239.503 jiwa. Namun dari masyarakat yang ikut jaminan program kesehatan tersebut, sebagian masih ada yang menunggak iuran bulanan.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman Janoe Tegoeh Prasetijo, tunggakan tersebut berasal dari Pegawai Penghasilan Usaha (karyawan) yang ikut menjadi peserta melalui badan usaha sebesar Rp 153.838.119. Jumlah itu berasal dari 45 badan usaha yang ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Sedangkan tunggakan dari Pegawai Bukan Penghasilan Usaha (PBPU) atau lebih dikenal dengan peserta mandiri mencapai Rp 20 miliar.

“Peserta BPJS Kesehatan ada dua kategori karyawan perusahaan dan peserta mandiri. Tunggakan besar berasal dari peserta mandiri,” kata Janoe kepada wartawan dalam Media Gathering, Jumat (20/4).

Menurut Janoe, hal ini terjadi disebabkan karena peserta mandiri mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan saat menderita sakit. Tapi setelah berobat dan dinyatakan sehat oleh dokter, mereka tidak lagi membayar iuran per bulan. Lain halnya untuk badan usaha, alasannya dikarenakan adanya perbedaan gaji yang dilaporkan maupun karyawan yang tidak ikut peserta BPJS.

Untuk itu pihanya terus berupaya melakukan penagihan baik kepada peserta mandiri maupun dari perusahaan. Di samping itu, untuk memberi kemudahan bagi peserta untuk membayar iuran, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan pihak swasta di beberapa lokasi seperti bank pemerintah dan bank swasta, PT POS Indonesia maupun toko modern yang tersebar di seluruh Sleman.

“Kita telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak agar masyarakat mudah membayar iuran. Atau dapat pula pembayaran dilakukan melalui kader JKN dan petugas BPJS yang setiap hari melakukan penagihan kepada peserta maupun badan usaha,” imbuhnya.

Sedang penagihan untuk badan usaha, pihaknya telah kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja DIY maupun kejaksaan negeri.

Dijelakan Janoe, sesuai peraturan yang ada, sanksi bagi peserta mandiri yang terlambat iuran akan dikenakan denda. Dicontohkan, jika sampai 2 tahun peserta tidak membayar iuran maka dikenakan denda maksimal 12 bulan ditambah satu bulan berjalan. Setelah membayar tungggakan tersebut mereka berhak mendapatkan akses jaminan kesehatan. Namun apabila 45 hari kedepan peserta terjadi resiko rawat inap, yang bersangkutan akan dikenakan denda atau sanksi pelayanan.

“Apabila peserta yang tidak membayar iuran menderita sakit dan mengakses jaminan kesehatan sesuai prosedur serta sesuai rujukan, pihak rumah sakit juga telah menetapkan diagnose, yang bersangkutan harus membayar dengan 2,5 persen kali jumlah bulan tunggakan. Untuk perusahaan, apabila ada karyawan sakit, sesuai sistem yang baru, jika kurang membayar akan non aktif pada tanggal 10 bulan berikutnya,” pungkasnya. (Awn)

 

Pin It on Pinterest

Read previous post:
MEMASTIKAN TMMD KODIM YOGYA TEPAT SASARAN – Kolonel Sudi Cek Rumah Milik Miyadi

ASISTEN Kementerian Pertahanan Kolonel Inf Sudi Prihatin, Jum’at (20/4) meninjau langsung program TMMD ke-101 Kodim 0734/Yogyakarta yang digelar di Kelurahan

Close