Ratusan Permohonan Rekomendasi Kekancingan Numpuk

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti bersama pengurus Parampara Praja untuk mencari masukan terkait pelaksanaan Keistimewaan DIY. (MERAPI-TRI DARMIYATI)
Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti bersama pengurus Parampara Praja untuk mencari masukan terkait pelaksanaan Keistimewaan DIY. (MERAPI-TRI DARMIYATI)

UMBULHARJO (MERAPI) – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah menerima ratusan permohonan rekomendasi surat kekancingan pemanfaatan lahan Kraton Yogyakarta atau Sultan Ground. Hanya saja rekomendasi itu belum dapat diterbitkan karena terganjal petunjuk teknis Perda Keistimewaan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana mengutarakan, ada sekitar 200 permohonan pengajuan rekomendasi kekancingan tanah kesultanan Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) yang menumpuk di dinasnya. Tapi sinas belum dapat menerbitkan rekomendasi berupa kesesuaian tata ruang dan pemanfaatan tanah SG dan PAG itu.

“Di satu sisi juknis perdais (petunjuk teknis Perda Keistimewaan) belum ada. Itu kendala di dinas, sehingga produk rekomendasi belum bisa keluar,” kata Hari saat Parampara Praja DIY melakukan kunjungan terkait Keistimewaan DIY di Balaikota, Jumat (14/4).

Hari menjelaskan, mengacu pada peraturan gubernur dan perdais terkait pengelolaan dan pemanfataan tanah kasultanan dan kadipaten ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan surat kekancingan. Masyarakat yang memanfaatkan lahan SG dan PAG setidaknya harus mengantongi surat keterangan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta surat kesesuaian tata ruang dan rekomendasi pemanfaatan tanah dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

“Sementara ini permohonan rekomendasi dari warga itu tetap kami terima dan koordinasikan. Tapi untuk produk rekomendasi kesesuaian tata ruang dan pemanfaatan ruang menunggu juknis perdais,” paparnya.

Selain itu pihaknya juga tengah mempersiapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta untuk menyesuaikan tata ruang keistimewaan. Dalam penyesuaian rencananya ada satuan ruang strategis pada 5 kawasan cagar budaya yakni Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede. Selain itu satuan ruang strategis tiga bantaran sungai di Kota Yogyakarta.

“Rencana penataan tata ruang juga menyentuh di jalur sumbu filosofi Kraton Yogyakarta. Rencananya di 2019 dilakukan sambil menuggu revisi RTRW DIY,” tambah Hari.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Parampara Praja, Prof Sutaryo mengapresiasi langkah Pemkot Yogyakarta yang mempersiapkan penyesuaian Perda RTRW dengan tata ruang keistimewaan. Namun pihaknya mengajak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk membahas hal itu lebih lanjut dengan Parampara Praja. Mengingat penyesuaian tata ruang keistimewaan itu melibatkan kabupaten lain.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan dana keistimewaan (danais) yang dikelola Pemkot Yogyakarta tahun ini tidak besar. Namun beberapa penataan ruang di wilayah Kota Yogyakarta dibangun menggunakan Danais DIY. Misalnya pedestrian di Malioboro yang ditangani Pemda DIY dengan Danais DIY.

“Bagi kami bukan masalah besar kecil danais yang dikelola pemkot. Tidak selalu danais dikelola pemkot, tapi penataanya dilaksanakan di wilayah Kota Yogya,” ucap Haryadi.

Sedangkan Ketua Parampara Praja, Mohammad Mahfud MD menuturkan kedatangan Parampara Praja ke Pemkot Yogyakata untuk mencari masukan berkaitan dengan pelaksanaan keistimewaan DIY. Diakuinya selama ini ada keluhan soal danais DIY kecil dan tidak bisa terserap karena secara administrasi tidak terpenuhi. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
JIKA CALON PILURDES LEBIH 5 ORANG – Pemkab Bantul Siapkan Subsidi

BANTUL (MERAPI) - Sebanyak 30 desa di Bantul tengah bersiap melaksanakan pemilihan lurah desa (pilurdes) tahun ini. Tahapan akan dimulai

Close