PERANGKAT DESA TAK HARUS MUNDUR DARI JABATAN – Pilkades Serentak Belum Ditentukan

MERAPI-AWAN TURSENO Irawan.
MERAPI-AWAN TURSENO
Irawan.

SLEMAN (MERAPI) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sleman hingga saat ini belum menentukan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Meskipun agendanya direncanakan pada tahun 2019, tapi pihaknya masih mengkaji apakah sebelum Pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden atau sesudahnya.

“Sampai saat ini masih dalam konteks pembahasan dan baru dikaji. Kami sedang konsultasi ke gubernur dan menteri dalam negeri,” kata Kapala Dinas PMD Sleman Priyo Handoyo di kantornya, Kamis (12/4).

Berdasarkan regulasi yang ada, dalam rentang waktu enam tahun, Pilkades dilaksanakan sebanyak tiga gelombang yaitu pada tahun 2015, 2017 dan 2019. Begitu pula Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, Pilkades diselenggarakan 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Namun pada tahun 2019 waktunya hampir bersamaan dengan Pemilu 2019, berbagai pertimbangan harus diambil terutama terkait keamanan dan kesuksesan Pilkades.

Didampingi Kepala Seksi Aparatur Desa Dinas PMD, Al Adib Buruhmad, Priyo Handoyo menjelaskan, terdapat dua kepala desa yang habis masa jabatannya pada tahun 2018 yaitu Desa Tamanmartani dan Sendangarum. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 33 kepala desa yang habis masa jabatan.

Di sisi lain, Dinas PMD menampik kabar yang beredar jika bakal calon (balon) kepala desa yang maju dari perangkat desa harus mundur dan melepas jabatannya. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Desa, seorang perangkat desa hanya mengajukan izin kepada kepala desa setempat. Begitu pula bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa yang masih aktif, mereka hanya minta ijin kepada pejabat pembina kepegawaian.

“Sampai saat ini kami belum menerima peraturan itu (perangkat desa dan ASN harus mundur). Kalau ASN di lingkungan Pemkab Sleman dan kepala desa di wilayah Sleman, hanya mengajukan izin kepada Bupati Sleman. Begitu pula ASN dilingkungan DIY, mereka izin ke gubernur,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Sleman Manikmoyo, Irawan menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Pilkades di tangan Dinas PMD Sleman. Selaku penyelenggara, pemerintah desa akan mengikuti putusan yang di instansi tersebut.

“Memang Manikmoyo pernah mengadakan pertemuan secara internal terkait waktu pelaksanaan Pilkades. Saat itu ada dua usulan yaitu sebelum Pemilu 2019 atau setelahnya. Tetapi akhirnya kami memutuskan pelaksanaan Pilkades kita serahkan sepenuhnya ke Dinas PMD,” ungkap Irawan.

Kepala Desa Triharjo, Sleman ini menambahkan, untuk mengakomodir keinginan pemerintah desa, Manikmoyo berharap agar Dinas PMD melakukan konsultasi ke gubernur maupun menteri dalam negeri. Dengan begitu pelaksanaan Pilkades serentak 2019 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.
Begitu pula terkait kabar yang menyatakan bakal calon kepala desa dari perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatan. Pihaknya sampai saat ini belum menerima aturan terkait hal tersebut. “Saya belum menerima regulasi tersebut. Setahu saya, perangkat desa mengajukan ijin kepada kepala desa setempat,” pungkasnya. (Awn)

Read previous post:
MERAPI-SAMENTO SIHONO Tujuh ekor burung langka diamankan di Mapolda DIY setelah gagal dijualbelikan di pasar.
Jual Elang Langka di Pasar, Warga Bantul Dibekuk Polisi

DEPOK (MERAPI)- Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY berhasil mengamankan 7 ekor burung elang langka berbagai jenis yang

Close