Birokrasi Berbelit Hambat Industri Kreatif

Mari Elka Pangestu memaparkan survei industri kreatif di Yogya. (MERAPI-TRI DARMIYATI)
Mari Elka Pangestu memaparkan survei industri kreatif di Yogya. (MERAPI-TRI DARMIYATI)

UMBULHARJO (MERAPI) – Masih banyak usaha kreatif di Kota Yogyakarta yang tidak berizin. Berdasarkan hasil survei Indonesia Services Dialogue (ISD) tahun 2017, dari 3.393 usaha kreatif di Yogya, yang terdaftar dan berizin hanya 283 usaha atau 8,4 persen. Salah satu faktor penyebabnya yaitu birokrasi pengurusan izin dinilai lama dan rumit.

“Yogyakarta itu pusat kreativitas karena hampir semua sektor ada seperti seni budaya dan musik serta hubungan yang dekat dengan komunitas. Tapi usaha kreatif yang memiliki izin baru 8,4 persen,” kata Dewan Penasehat ISD, Mari Elka Pangestu dalam diskusi publik hasil survei industri kreatif Yogyakarta di Balaikota, Rabu (11/4).

Mari Elka mengutarakan, berdasarkan hasil survei itu sebanyak 86 persen pelaku usaha kreatif tidak berkeinginan untuk mendaftarkan usaha dan memilih menjadi sektor informal. Hal itu menjadi tantangan pemerintah dalam membuat program dan kebijakan untuk membangun ekonomi kreatif karena tidak ada gambaran yang utuh.

“Dari hasil survei pelaku usaha kreatif tidak ingin mengurus izin atau mendaftarkan ke institusi karena proses birokrasi lama dan rumit. Ada rasa enggan berurusan dengan perizinan, minim pengetahhuan administrasi serta persoalan pajak jadi momok,” terang mantan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hasil survei, ada tiga sektor unggulan usaha kreatif di Yogyakarta yakni kuliner (35 persen), kriya (18 persen) dan fesyen (13 persen). Tiga setor menjadi penopang Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Usaha kreatif di Yogyakarta masih tersentraalisasi di Umbulharjo, Gondokusuman dan Kotagede.

“Rekomendasi kami perlu ada sosialisasi masif dan proaktif terkait penyederhanaan birokrasi. Itu penting untuk mendorong pendataan dan perizian usaha kreatif,” tambahnya.

Menanggapi hal itu Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi Usah Kecil Mikro Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Nakertrans) Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto mengakui perizinan menjadi persoalan dalam usaha selama ini. Pemerintah sudah berupaya melimpahkan pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari pemkot ke kecamatan masing-masing.

“Legalitas usaha ini adalah masalah klise. Di kota pengurusan IUMK dilimpahkan ke kecamatan. Tapi inkonsistensi aturan usaha di pusat dan daerah. Dengan undang-undang pemda, kewenangan kota hanya di usaha mikro dan kecil. Sedangkan masyarakat tidak tahu skala usaha itu,” papar Tri.

Pihaknya menyatakan program pengembangan ekonomi kreatif sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meski demikian hasil survei itu tetap menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pengebangan usaha kreatif. Diakuinya selama ini dinasnya membutuhkan data valid terkait jumlah UMKM yagn dari data terakhir sekitar 23.000 usaha.

“Paling tidak tahun depan sudah harus ada sensus usaha,” tambahnya. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Lobak Bantu Detoksifikasi Tubuh

LOBAK termasuk jenis sayur yang cukup mudah ditemukan di pasaran. Wujudnya mirip wortel,namun bagian isi dan kulitnya berwarna putih. Tanaman

Close