PANEN PADI BERSAMA SBY – Panwaslu Sleman Nilai Ada Pelanggaran

MERAPI-AWAN TURSENO Salah satu spanduk terpasang di perempatan Denggung Jalan Magelang yang dinilai melanggar aturan kampanye.
MERAPI-AWAN TURSENO
Salah satu spanduk terpasang di perempatan Denggung Jalan Magelang yang dinilai melanggar aturan kampanye.

SLEMAN (MERAPI) – Pemasangan baliho, spanduk dan bendera partai yang dilakukan Partai Demokrat pada acara panen padi yang dihadiri Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono di Dusun Bantarjo, Donoharjo, Ngaglik, Senin (9/4), dinilai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman melanggar aturan. Sebab, atribut partai atau Alat Peraga Kampanye (APK) belum diperbolehkan dipasang sebelum masa kampanye. Apalagi dipasang di sepanjang ruas jalan protokol, baik di Jalan Monumen Jogja Kembali dan di ruas Jalan Magelang.

Ketua Panwaslu Sleman, Ibnu Darpito ketika dikonfirmasi Senin (9/4) petang menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU Nomor 216 Tahun 2018 perihal kampanye pada Pemilu tahun 2019 di antaranya menyebutkan, partai politik peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum waktu yang telah diatur dalam Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa masa kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ungkapnya.

Dalam SE tersebut, lanjutnya, partai peserta Pemilu 2019 dilarang membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa baik cetak maupun elektronik maupun media online. Partai diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik tingkat internal atau pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

“Berdasarkan penilaian kami, ini melanggar aturan. APK bertebaran dimana-mana. Masyarakat yang terlibat apakah kader atau bukan kita juga tidak dapat membedakan. Kalau acara internal, seharusnya APK dipasang di lokasi yang digunakan saja,” imbuhnya.

Menurut Ibnu, pihaknya sudah melakukan langkah persuasif dengan meminta panitia memindah spanduk dan baliho yang diduga mengarah APK. Panitia pun menyanggupi memindah ke lokasi acara internal meskipun tidak semua.

“Jika tidak, kita akan ajukan ke Satpol PP. Kewenangan penertiban APK sampai detik ini kewenangan Pol PP,” jelasnya.
Ditambahkan Ibnu, sesuai peraturan, pemasangan spanduk maupun baliho diperbolehkan sepanjang bersifat pencitraan diri tanpa embel-embel parpol dan nomor urut. “Kami sudah mendata APK di wilayah Sleman yang disinyalir melanggar. Tiap bulan datanya selalu kami up date, dan sampai saat ini temuannya ada sekitar 100-an,” pungkasnya.

Senada, Tim Asistensi Bawaslu DIY, Wais Alqarni menyampaikan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan acara panen padi ini. Dalam isi surat tersebut, disebutkan acara internal partai. “Kalau sosialisasi dibolehkan untuk internal, pasang logo, nomor urut, untuk internal boleh. Tapi ini kita cek di lapangan, ada masyarakat umum, pemasangan juga di ruang publik, di pinggir jalan umum,” tegasnya. Diakui Wais, aturan kampanye Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Di Pemilu 2014, masa kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan parpol peserta Pemilu. Namun untuk tahun ini aturan boleh kampanye mulai 23 September 2018.

Sayangnya, Bawaslu menemui kendala untuk menindak tegas bagi Partai politik yang melanggar aturan. Karena hingga kini belum ada regulasi turunan tentang penindakan pelanggaran kampanye. (Awn)

Read previous post:
Kodim Yogya Gelar Lomba Mewarnai TMMD

KODIM 0734/Yogyakarta merupakan satuan kewilayahan yang berada di Kota Yogyakarta, di bawah jajaran Korem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro. Dalam rangka menyukseskan

Close