Registrasi Kartu Perdana Dibatasi, Bakul Pulsa Terancam Gulung Tikar

Ribuan pengusaha konter pulsa di DIY Jawa Tengah memblokir jalan di Titik Nol Kilometer menuntut penghapusan pembatasan registrasi 1 NIK untuk 3 kartu perdana. (MERAPI-TRI DARMIYATI )
Ribuan pengusaha konter pulsa di DIY Jawa Tengah memblokir jalan di Titik Nol Kilometer menuntut penghapusan pembatasan registrasi 1 NIK untuk 3 kartu perdana. (MERAPI-TRI DARMIYATI )

GONDOMANAN (MERAPI) – Ribuan pengusaha konter kartu perdana dan pulsa telepon selular DIY dan Jawa Tengah yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) menggelar aksi turun ke jalan di simpang Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (2/4). Mereka menuntut agar peraturan pembatasan registrasi mandiri 1 Nomor Induk Kependudukan untuk 3 kartu perdana prabayar dihapus karena dapat mematikan usaha konter.

“Kami menuntut pemerintah untuk menghapuskan aturan pembatasan registrasi mandiri satu NIK untuk tiga simcard. Itu akan mematikan usaha konter,” kata Humas KNCI DIY Jawa Tengah, Ardhana Riana.

Ardhana menjelaskan, di Indonesia ada sekitar 83.000 kelurahan dan desa. Pihaknya memperkirakan setiap kelurahan atau desa ada 10 konter pulsa maka seluruh Indonesia ada sekitar 800.000 outlet atau konter pulsa. Dengan asumsi satu outlet memiliki 25 kartu perdana maka dalam sehari bisa mencapai 12,5 juta kartu perdana. Kalau harga kartu perdana sekitar Rp 35 ribu, lanjutnya, total nilai seluruhnya mencapi Rp 437.500 miliar.

“Nilainya hampir setengah triliun rupiah yang berputar di konter pulsa seluruh Indonesia. Dengan pembatasan registrasi itu, dalam beberapa bulan ke depan konter akan tutup dan tergusur dari pasar selular Indonesia. Warga yang bekerja di konter akan kehilangan sumber penghidupan,” terangnya.

Selain itu masyarakat harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan pulsa internet. Dia beralasan operator pulsa selama ini menyedikan paket data internet kartu perdana dengan harga lebih murah dan kuota lebih besar dibandingkan paket isi ulang. Selama ini transaksi di konter juga didominasi dari penjualan kartu paket data internet.

Massa aksi KNCI DIY Jateng juga menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bertanggungjawab karena dinilai melakukan kebohongan publik atas hasil pertemuan dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada 7 November 2017. Dalam pertemuan itu dijanjikan konter bisa untuk melakukan registrasi kartu perdana keempat dan seterusnya. Saat ini kewenangan registrasi kartu perdana yang sudah lebih dari 3 hanya di gerai operator dan mitra dealer.

“Pagi ini kami semua tutup konter untuk melawan kesewenang-wenangan Menteri Kominfo, yang sudah ingkar janji. Konter ini termasuk UMKM yang paling depan dalam memasarkan produk operator dan edukasi terkait seluler ke masyarakat,” papar koordinator aksi KNCI DIY Muhammad Ulil Albab.

Awalnya massa melakukan aksi di tepi dan tengah jalan simpang Titi Nol Kilometer itu cukup kondusif. Namun karena tidak ada pejabat maupun anggota DPRD DIY yang menemui, massa merangsek memblokir jalan dan membacakan tuntutan. (Tri)

Read previous post:
Anak Akrab Miras

  ANAK-ANAK zaman ‘now’ nampaknya makin nekat, meski tidak semuanya. Mereka mahir dalam melakukan aksi kejahatan, merampas dan menganiaya orang.

Close