Sunoto Terancam Sanksi, Hadiri Kampanye Pilgub Pakai Mobil Dinas

Ilustrasi - Jelang Pilkada, Panwaslu Petakan Daerah Rawan

SUKOHARJO (MERAPI) – Wakil Ketua DPRD Sukoharjo sekaligus Ketua DPD PAN Sukoharjo Sunoto kedapatan menggunakan mobil dinas plat warna merah nopol AD 6 B dalam kegiatan politik kampanye Pilgub Jawa Tengah 2018 di Semarang. Kasus tersebut sudah ditangani dan dalam pemeriksaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Panwaskab Sukoharjo. Putusan sanksi yang akan dijatuhkan masih dalam proses dan belum diputuskan.

Anggota Panwaskab Sukoharjo Eko Budiyanto, Selasa (20/3) mengatakan, Panwaskab Sukoharjo menerima berkas kasus Sunoto dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Panwaskab Sukoharjo melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sunoto.

Hasil pemeriksaan beserta berita acara kemudian dikirimkan Panwaskab Sukoharjo ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dilakukan sesuai kewenangan tugas masing masing. Panwaskab Sukoharjo hanya mengurusi pemeriksaan saja sedangkan putusan akhir termasuk sanksi diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan Panwaskab Sukoharjo kepada Sunoto diketahui hasilnya bahwa Sunoto berada di Semarang untuk menghadiri acara kedinasan pemerintahan dengan naik mobil dinas. Selanjutnya setelah selesai Sunoto kemudian mendatangi sebuah acara kampanye politik dari salah satu calon gubernur peserta Pilgub Jawa Tengah 2018. Lokasi acara partai dengan kegiatan pemerintahan sebelumnya cukup dekat sehingga sesuai hasil pemeriksaan Sunoto menggunakan mobil yang sama.

Kejadian tersebut diketahui oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang sedang bertugas dilokasi acara di Semarang. Bukti berupa foto mobil dinas Sunoto AD 6 B dipakai sebagai bahan pemeriksaan.

Penggunaan mobil dinas untuk kegiatan partai melanggar aturan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 63 ayat 1. Isinya yakni, anggota DPRD maupun pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajuman izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.

Lebih spesifik lagi dijelaskan Eko Budiyanto dalam kegiatan partai politik tidak boleh menggunakan fasilitas negara salah satunya berupa mobil dinas. Karena itu apabila ada temuan pejabat negara atau daerah diketahui menggunakannya maka dapat dikenakan pelanggaran.

Aturan lain yang menjerat Sunoto yakni dalam Pasal 63 ayat 3 huruf a. Isinya anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan untuk kepentingan pemenangan dalam pemilu.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Sumanta mengatakan, benar ada kasus yang menimpa Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Sunoto. Pemeriksaan sudah dilakukan oleh Panwaskab Sukoharjo dengan memanggil Sunoto. Hasil pemeriksaan juga telah dikirimkan Panwaskab Sukoharjo ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

“Masih kami pelajari hasil pemeriksaan dari Panwaskab Sukoharjo. Soal sanksi nanti dulu kita pelajari dulu berkasnya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Sunoto saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. “Nanti dulu tunggu saja. Biar masalah selesai dulu,” ujarnya. (Mam)

Read previous post:
Kulonprogo Belajar Satu Data dari Aceh

WATES (MERAPI) - Open Data Lab Jakarta menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo dalam menyelenggarakan Pelatihan Teknis Implementasi Satu

Close