Nominal Jaminan Pendidikan bagi Siswa KMS Dievaluasi

Ilustrasi Kartu Menuju Sejahtera.
Ilustrasi Kartu Menuju Sejahtera.

UMBULHARJO (MERAPI) – Nilai Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) untuk siswa SMA/SMK dari keluarga penerima Kartu Menuju Sejahtera (KMS) akan dikaji ulang. Pasalnya realisasi JPD SMA/SMK telah melebihi kebutuhan siswa, sehingga dananya tersisa. Meski demikian sisa dana itu tetap menjadi hak milik siswa dan diberikan saat tahun ajaran selesai.

“Kami sebenarnya mau mengurangi nilai JPD SMA/SMK karena dari evaluasi JPD tahun kemarin ada sisa dananya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, Senin (12/3).

Edy mencontohkan alokasi dana JPD untuk siswa SMA sebesar Rp 4,5 juta/siswa/tahun. Namun yang digunakan untuk memenuhi keperluan sekolah siswa di luar operasional sekolah seperti membeli seragam, buku, tas dan perlengkapan lain hanya sekitar Rp 4,2 juta. Setiap SMA/SMK memiliki sisa dana JPD tiap tahun, nilainya berkisar Rp 300 ribu/siswa sampai Rp 600 ribu/siswa.

“Jika hingga akhir tahun ajaran masih ada sisa JPD, maka dana itu diberikan ke siswa. Jadi seperti tabungan, sisa dana JPD tetap menjadi hak milik siswa pemegang KMS,” paparnya.

Kebijakan itu diterapkan karena besaran JPD 2018 telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 9 Tahun 2018. Mengacu perwal itu nilai JPD yang SMA/SMK/MA dan pendidikan setara luar biasa negeri ditetapkan sebesar Rp 2,5 juta/siswa/tahun dan untuk SMA/MA swasta Rp 4,5 juta/siswa/tahun serta SMK Rp 4,75 juta/siswa/tahun.
Dengan kondisi itu Disdik Kota Yogyakarta akan mengkaji besaran nilai JPD SMA/SMK agar sesuai kebutuhan siswa.

Namun pihaknya belum dapat menyampaikan perkiraan nilai JPD yang dinilai sesuai kebutuhan siswa.
Menurutnya, sudah sejak beberapa tahun lalu JPD tidak diberikan langsung ke siswa, tapi dikelola sekolah. Pasalnya sebelumnya saat JPD diserahkan ke siswa langsung, penggunaannya tidak sesuai peruntukan. Bahkan oleh orangtua siswa sendiri misalnya dipakai untuk membeli telepon seluler dan rokok.

“Makanya meskipun JPD itu hak siswa, tapi pengelolaannya di sekolah untuk mengontrol pencairannya agar tidak disalahgunakan,” tambah Edy.

Sementara JPD siswa taman kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Atfal (RA) negeri sebesar Rp 700 ribu/siswa/tahun hingga Rp 1,7 juta/siswa/tahun di TK swasta. JPD SD/MI/SDLB negeri Rp 700 ribu/siswa/tahun dan Rp 2,2 juta/siswa/tahun per tahun untuk SD/MI/SDLB swasta. Sedangkan JPD siswa SMP/MTs negeri Rp 800 ribu/siswa/ tahun dan SMP/MTs swasta Rp 3,3 juta /siswa/ tahun. Untuk siswa peserta Kejar Paket A,B dan C mendapat JPD dengan nilai masing-masing Rp 1 juta/tahun, Rp 1,25 juta/tahun dan Rp 1,5 juta/tahun.

“Nilai JPD yang diberikan di jenjang sekolah lain sudah disesuaikan kebutuhan siswa. Tapi kami minta sekolah ikut mengontrol agar sesuai peruntukan,” tandasnya. (Tri)

Read previous post:
Bangunan Kuno di Kotabaru Dibongkar, Dewan Klarifikasi Dinas Kebudayaan

UMBULHARJO (MERAPI) - Keberadaan bangunan-bangunan kuno di Kota Yogyakarta dinilai harus segera mendapat kejelasan status. Langkah itu dilakukan untuk memberikan

Close