Pendataan Sultan Ground Dilanjutkan

Ilustrasi Pemkot Yogyakarta.
Ilustrasi Pemkot Yogyakarta.

UMBULHARJO (MERAPI) – Pendataan tanah milik Kraton Yogyakarta atau Sultan Ground (SG) di wilayah Kota Yogyakarta kembali dilakukan tahun ini. Pendataan untuk sertifikasi SG itu ditargetkan sekitar 100 bidang pada tahun 2018. Sertifikasi SG itu merupakan urusan pertanahan yang diamanatkan dalam Undang Undang Keistimewaan DIY.

“Kami sudah usulkan pendatan untuk seratus bidang tanah SG ke Pemda DIY. Nanti sambil jalan jika di lapangan jumlahnya lebih tidak menutup kemungkinan diusulkan tambahan di anggaran perubahan,” kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yoyakarta, Hari Setya Wacana, Minggu (11/3).

Pendataan tanah SG dan Pakualaman Ground itu dilakukan sejak tahun 2015. Pendataan tanah tersebut menggunakan dana keistimewaan DIY. Tanah berstatus SG dan Pakualam Ground (PAG) di wilayah Kota Yogyakarta sebagian besar digunakan untuk berbagai kepentingan seperti kantor untuk lembaga atau instansi, sekolah, ruang terbuka hijau publik hingga rumah tinggal warga.

“Kami koordinasi dengan BPN untuk melakukan pendataan karena mereka yang tahu persis tanah itu milik siapa dengan adanya undang-undang keistimewaan,” imbuhnya.

Pada 2015, pendataan pada 72 bidang tanah berstatus SG dan PAG. Sedangkan pada 2016 pendataan sebanyak 50 bidang tanah dan pada 2017 pendataan sekitar 50 bidang tanah. Hasil pendataan itu untuk sertifikasi SG dan PAG. Setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan settifikat hak milik atas tanah kraton itu, penghuni di atas tanah SG itu dapat mengajukan surat kekancingan pemanfaatan lahan ke Kraton Yogyakarta.

“Status sertifikatnya tanah milik Kraton Yogyakarta. Jika di atas tanah kraton itu ada aktivitas, maka penghuninya harus memohon kekancingan ke kraton. Kami akan lakukan sosialisasi kaitannya dengan mekanisme pengajukan kekancingan kepada kraton terhadap tanah SG yang sudah berserifikat,” terang Hari.

Dia menuturkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan surat kekancingan pada tanah SG yang sudah berserifikat. Syarat yang harus dilampirkan di antaranya surat keterangan tanah dari BPN, surat kesesuaian tata ruang dan rekomendinas pemanfaatan tanah. Warga atau lembaga yang menempati itu harus mengajukan ke penggunaan tanah SG itu ke kraton.

“Kalau dulu setiap habis masa berlaku kekancingan, warga langsung mengajukan perpanjangan ke kraton. Sekarang kalau sudah ada alas hak milik SG, maka menggunakan mekanisme seperti itu,” tambahnya.

Begitu pula dengan Pemkot Yogyakarta yang menggunakan tanah SG untuk kepentingan publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan balai pertemuan. Dia mengutarakan untuk tanah SG yang digunakan itu, maka Pemkot Yogyakarta juga harus mengajukan kekancingan ke kraton. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Kulonprogo Butuh Dukungan Danais untuk Bedah Menoreh

WATES (MERAPI) - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengharapkan Pemda DIY mengalokasikan dana keistimewa untuk membangun infrastruktur jalan dan pariwisata di kawasan

Close