Jumlah Kurang Membuat Kinerja Guru Kurang Optimal

MERAPI-TRI DARMIYATI  Sejumlah kepala SMP negeri di Kota Yogyakarta menandatangani janji perbaikan pelayanan.
Sejumlah kepala SMP negeri di Kota Yogyakarta menandatangani janji perbaikan pelayanan. (MERAPI-TRI DARMIYATI)

UMBULHARJO (MERAPI) – Ketercukupan jumlah guru di SMP negeri di Kota Yogyakarta mendapatkan aduan paling tinggi dari masyarakat. Jumlah guru dinilai belum mencukupi. Kinerja guru pun dinilai belum optimal.

Ketua Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Agus Heruanto Hadna mengutarakan, berdasarkan hasil survei indeks pengaduan menurut siswa dan orangtua siswa di 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta pada tahun 2017, aduan paling tinggi adalah ketercukupan jumlah guru yakni 26,06 persen. Sedangkan posisi kedua terkait fasilitas sekolah 25,79 persen, kurikulum 24, 29 persen serta ketersedian guru dan karyawan sekitar 23 persen.

“Jumlah guru di Kota Yogyakarta ternyata dianggap kurang. Jumlah guru yang berkurang akan berdampak pada metode kegiatan belajar mengajar ke siswa. Satu guru bisa mengampu dua atau lebih mata pelajaran sekaligus atau yang bukan bidangnya,” kata Agus usai penandatangan janji perbaikan 16 SMP negeri Kota Yogyakarta di Balaikota, Rabu (7/3).

Survei dilakukan kepada 364 siswa dan orangtua siswa kelas 8 dan 9 di 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta. Dia menjelaskan berdasarkan hasil survei dan mengacu aturan peraturan menteri pendayagunaan aparutur sipil negara, ketercukupan guru, jumlah karyawan, fasilitas dan kurikulum masuk kategori C. Untuk keamanan dan kenyamanan sekolah serta kinerja guru masuk kategori B. Sedangkan kinerja kepala sekolah dan karyawan masuk kategori terbaik A.

Dengan hasil survei itu pihaknya merekomendasikan beberapa hal ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemkot Yogyakarta. Misalnya untuk ketercukupan guru, Dinas Pendidikan diminta memperbaiki metode pengajaran pada para siswa. Sedangkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian (BKPP) Kota Yogyakarta direkomendasikan agar menyiapkan tenaga pengajar yang bisa merespon perubahan yang terjadi saat ini.

“Tidak bisa lagi pembelajaran hanya mengandalkan metode konvensional dengan mendikte siswa. Kondisinya sekarang siswa bisa lebih dulu tahu karena ada gadget, sehingga metode pengajaran juga harus diubah,” ucap Heru.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Titik Sulastri mengatakan sejak 2009 pemkot sudah membuka layanan pengaduan lewat unit pengaduan informasi dan keluhan (UPIK) dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan tiap tahun untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta Kris Sarjono Sutedjo menambahkan, survei indeks pengaduan masyarakat di 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik. Dari hasil survei, 16 SMP negeri juga diminta melakukan perbaikan dengan menandatangani janji perbaikan pelayanan. (Tri)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Kulonprogo Belajar Mengelola Bandara dari Majalengka

MAJALENGKA (MERAPI) - Sebagai daerah yang disasar pembangunan nasional berupa bandara internasional, Kulonprogo dan Majalengka memiliki persoalan yang sama-sama pelik

Close