Yogya Terapkan Zonasi PPDB Berbasis Jarak RW

Ilustrasi PPDB.
Ilustrasi PPDB.

UMBULHARJO (MERAPI) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun ajaran 2018/2019 di Kota Yogyakarta diputuskan mengunakan zonasi jarak udara berbasis rukun warga. Seleksi PPDB akan melihat jarak alamat rumah calon siswa pada kartu keluarga menuju SMPN yang dipilih.

“Sudah diputuskan zonasi PPDB menggunakan jarak udara dengan mengambil titik tengah RW (rukun warga) sebagai sentra pertimbangan jarak alamat di kartu keluarga calon siswa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana, Senin (26/2).

Edy mencontohkan, calon siswa tinggal di RW 01 di kelurahan tertentu maka pengukuran jaraknya dari titik tengah RW ditarik garis jarak ke SMP negeri yang dipilih. Disdik sudah memiliki tabel jarak SMPN 1 sampai SMPN 16 Yogyakarta dengan jarak 616 RW di wilayah Kota Yogyakarta. Tabel jarak tersebut menjadi pertimbangan untuk PPDB.

“Tinggal nanti melihat tabel jarak alamat rumah warga dengan SMP pilihan. Berapa kilometer jaraknya. Misalnya dalam satu RW itu ada empat calon siswa, nanti itu persaingannya PPDB melihat nilai ujian akhir sekolah SD,” terangnya.

Disdik Kota Yogyakarta juga sudah memetakan potensi jumlah pelajar yang lulus SD di seluruh RW di Kota Yogyakarta. Salah satu hasilnya, Kecamatan Ngampilan tahun ini menjadi wilayah dengan jumlah siswa lulusan SD cukup banyak. Sementara di Kecamatan Ngampilan, Pakualaman, dan Mergangsan tidak terdapat SMP negeri. Kondisi itu membuat persaingan PPDB SMP di bagian utara akan lebih ketat dibandingkan SMPN di wilayah perbatasan.

“Misalnya di SMPN 9 di Kecamatan Kotagede akan lebih banyak menampung lulusan SD, yang alamat rumahnya sekitar sana. Begitu pula di SMPN 5 Yogya akan menampung lulusan SD warga sekitar. Tapi perlu diingat meski di wilayah Yogya utara sebaran SMPN banyak, tapi nanti persaingannya semakin ketat,” paparnya

Dia menyampaikan dengan PPDB sistem zonasi setiap calon siswa bisa memilih 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta dengn urutan berdasarkan pilihan prioritas sekolah. Sistem itu akan dikombinasi dengan PPDB real time online (RTO), sehingga otomatis akan tersaring sistem berdasarkan jarak ke sekolah dan pertimbangan nilai.
Sedangkan untuk kuota calon siswa dari luar Kota Yogyakarta adalah 5 persen.

Dia menyatakan kuota Kartu Menuju Sejahtera (KMS) akan dijadikan satu dengan kuota 90 persen dalam kota. Namun pendidikan siswa KMS, lanjutnya dibiayai oleh Dinas Pendidikan. “Dengan model PPDB berdasarkan zonasi jarak ini anak-anak pemegang KMS juga tetap diuntungkan tetap bisa masuk di sekolah terdekat,” ujar Edy.

Terkait pandangan beberapa sekolah favorit di masyarakat, dinilainya dengan PPDB sistem zonasi akan hilang dan diharapkan semua SMPN jadi favorit. Namun masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena Disdik sudah menyamakan standar kualitas pelayanan di SMP negeri di Kota Yogyakarta. Mulai dari sarana seperti komputer, LCD, kamera CCTV dan mobil operasional sekolah juga sudah ada di semua SMP negeri, sampai sumber daya manusia dengan merotasi guru SMP negeri. Misal guru SMPN 5 dan SMPN 8 Yogyakarta dirotasi di SMPN lain.

Sebelumnya, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, nilai ujian akan menjadi pertimbangan jika calon siswa yang mendftar di suatu sekolah memiliki jarak rumah yang sama. “Jangan karena PPDB akan didasarkan pada jarak, maka nilai ujian tidak lagi diperhatikan. Nilai ujian akan tetap menjadi faktor lain untuk menentukan apakah siswa tersebut dapat diterima atau tidak,” katanya. (Tri)

Read previous post:
87 Desa di Kulonprogo Segera Diguyur Rp 77 Miliar

WATES (MERAPI) - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menargetkan pencairan dana desa tahap pertama ditransfer ke rekening desa pada akhir Februari 2018.

Close