KUASA HUKUM JEMAAH TAK YAKIN CUKUP Bos First Travel Ajukan Penjualan Aset

MERAPI-ANTARA/INDRIATO EKO SUWARSO Terdakwa Andika Surachman (kiri), Anniesa Hasibuan (tengah), dan Kiki Hasibuan (kanan) menjalani sidang, Senin (26/2).
MERAPI-ANTARA/INDRIATO EKO SUWARSO Terdakwa Andika Surachman (kiri), Anniesa Hasibuan (tengah), dan Kiki Hasibuan (kanan) menjalani sidang, Senin (26/2).

JAKARTA (MERAPI) – Sidang kasus First Travel (FT) dengan para terdakwa Dirut FT Andhika Surachman, Direktur FT Anniesa Hasibuan (AA) dan Direktur Keuangan FT Kiki Hasibuan, Senin (26/2) digelar PN Depok dengan agenda eksepsi terdakwa. Namun tim penasihat hukum terdakwa tidak menyampaikan eksepsinya.
Pengacara para terdakwa malah mengajukan untuk menjual aset klien mereka. “Kami tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi,” kata salah satu pengacara terdakwa, Puji Wijayanto, di ruang sidang PN Depok. Puji mengatakan, pihaknya menyampaikan surat perihal permohonan penjualan aset para terdakwa. Pihaknya ingin dari penjualan aset-aset milik klien mereka itu hasilnya bisa diberikan kepada jemaah.
Puji mengatakan, aset itu berupa 10 mobil mewah, 3 buah rumah, dan 4 buah ruko. Para terdakwa disebut telah menyetujui aset mereka dijual untuk kepentingan jemaah. “Kami mohon ke Pak Kajari dan Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim perkara ini untuk dapat demi kepentingan para jemaah, untuk dapat menjual aset-aset milik para terdakwa,” ujar Puji.

Ketua majelis hakim, Subandi, kemudian meminta pendapat jaksa soal ini. Namun, jaksa tidak dapat langsung memberikan persetujuan. Sebab, sebagian aset ada yang merupakan barang bukti. Kemudian, ada beberapa aset lain terdakwa yang dimiliki atas nama orang lain. Sehingga, menurut jaksa, tidak dapat langsung dijual. “Oleh karena itu kami harus menunggu proses pemeriksaan saksi yang terkait barang bukti itu. Demikian Yang Mulia,” ujar jaksa Hery Jerman. Diperkirakan aset yang dimiliki terdakwa nilainya hanya 10 persen dari uang jemaah yang digelapkan.

Menyikapi persidangan tersebut, Koordinator tim kuasa hukum yang yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umroh/TPDU, TM Luthfi Yazid mengatakan, sidang di PN Depok ini mesti terus digelorakan agar persidangan berjalan profesional, transparan dan akuntabel. “Kita berharap JPU benar-benar dapat membuktikan yg didakwakan, seperti dakwaan penipuan, penggelapan dan TPPU. Terutama aspek TPPU, saksi yang dihadirkan harus yang benar-benar tahu persis praktik TPPU AA dan Kiki,” ujar Luthfi.
Terkait penjualan aset FT, Luthfi mempertanyakan, apakah mungkin menutupi kewajiban kepada para jemaah yang jumlahnya 63 ribu dengan nilai yang dibobol sampai Rp 900 miliar. “Adalah mustahil dengan uang segitu dapat menutup kewajiban terhadap para jemaah yang jumlahnya sangat massif tersebut. Sementara harapan jemaah adalah dikembalikan uangnya, dan para terdakwa dihukum seberat-beratnya,” ujarnya.
Selaku kuasa hukum jemaah dan para agen yang membuat LP pertama di Bareskrim 4 Agustus 2017, Luthfi berharap agar Kemenag atau pemerintah tak lepas tangan begitu saja. Ia berharap para terdakwa, jangan hanya pasang badan, tapi juga harus mengembalikan uang para jemaah. Untuk itu, selain harta yang telah disita, juga dilacak jika hartanya dialihkan. (*)

 

 

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Memburu Peneror Novel

JADI penegak hukum, penuh marabahaya. Lihatlah apa yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kedua matanya nyaris buta karena disiram

Close