Bupati Sukoharjo: Penutupan Toko Modern Berlanjut

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya saat memimpin penutupan toko modern beberapa waktu lalu. (MERAPI-Wahyu Imam Ibadi)
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya saat memimpin penutupan toko modern beberapa waktu lalu. (MERAPI-Wahyu Imam Ibadi)

SUKOHARJO (MERAPI) – Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menegaskan penutupan toko modern secara bertahap tetap terus dilakukan untuk melindungi toko tradisional atau warung kelontong. Pedagang kecil menjadi fokus perhatian Pemkab Sukoharjo untuk dibantu usahanya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Hal tersebut dikatakan Wardoyo Wijaya menanggapi penutupan sejumlah toko modern oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo disejumlah wilayah. Ditegaskanya, penutupan toko modern harus dilakukan karena alasan izin operasional telah habis dan tidak bisa diperpanjang. Selain itu Pemkab Sukoharjo masih menerapkan moratorium.

“Toko modern yang izinnya telah habis harus ditutup. Penutupan toko modern sudah seharusnya dilakukan Satpol PP. Dengan penutupan itu maka pedagang kecil akan terlindungi,” ujar Wardoyo Wijaya, Rabu (21/2).

Sebelum dilakukan penutupan sudah dilakukan pengecekan kelengkapan perizinan. Hal itu penting sebagai dasar petugas menutup toko modern.
Penutupan toko modern sudah dilakukan petugas disejumlah wilayah dengan memasang Perda Line. Pemilik atau pengelola toko modern setelah itu tidak bisa mengakses masuk ke tempat usahanya.

“Toko tradisional atau warung kelontong akan tertolong setelah toko modern ditutup. Masyarakat akan beralih belanja disana dan itu menguntungkan pedagang kecil,” lanjutnya.

Bupati mengaku terus memantau perkembangan kondisi toko modern baik yang masih ada atau sudah ditutup. Data diminta oleh petugas terkait.
“Saya pantau sendiri jangan sampai ada permainan dari oknum. Toko modern yang tersisa masih buka berapa dan sudah tutup berapa sudah ada laporannya,” lanjutnya.

Toko modern yang sudah ditutup apabila ingin kembali membuka usaha maka harus melakukan peralihan ke toko kelontong. Namun sebelum buka harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. “Syarat peralihan izin usaha dari toko modern ke toko tradisional harus dipenuhi. Seperti batasan luasan lahan bangunan, batasan modal usaha, pelayanan dan lainnya,” lanjutnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Agustinus Setiyono mengatakan, pelayanan izin toko tradisional sudah jadi kewenangan camat setelah dilakukan pelimpahan pada tahun lalu. Camat memiliki kuasa termasuk mengurusi peralihan izin usaha toko modern ke toko tradisional. “Beberapa toko modern yang tutup berencana beralih ke toko tradisional. Izin nanti dikeluarkan camat,” ujar Agustinus Setiyono.

Sebelum peralihan izin dikeluarkan oleh camat maka akan dilakukan pengecekan pemenuhan syarat. Paling menonjol yakni berkaitan dengan sistem pelayanan perdagangan. Apabila di toko modern pembeli datang memilih dan mengambil sendiri barang baru kemudian dibayar ke kasir, maka setelah beralih ke toko tradisional pembeli akan dilayani penjaga toko.

“Data kami sejak tahun lali sampai Februari ini total ada 58 toko modern tutup. Rinciannya tahun 2017 ada 57 toko modern dan awal tahun 2018 ada 1 toko modern. Sedangkan sampai akhir tambah sembilan dan total keseluruhan ada 10 toko modern ditutup,” lanjutnya.

Jumlah toko modern akan semakin banyak ditutup pada tahun 2019 sebanyak 50 toko modern dan tahun 2020 ada 100 toko modern. “Keberadaan toko modern yang sudah tutup atau menjelang tutup karena izin hampir habis dalam pengawasan ketat petugas gabungan,” lanjutnya. (Mam)

Read previous post:
Ilustrasi
AGAR TETAP BISA IKUT UJIAN NASIONAL-Siswa SMP Pelaku Video Mesum Dibina

WONOSARI (MERAPI)-Heboh peredaran video mesum yang melibatkan 11 siswa SMP di Gunungkidul masih berlanjut. Menyikapi kasus ini, Dinas Pendidikan Pemuda

Close