Disinyalir Beras Impor Masuk Daerah

Anggota DPR RI, Firman Subagiyo mengecek areal padi di Pati
Anggota DPR RI, Firman Subagiyo mengecek areal padi di Pati

PATI (MERAPI) – Anggota Komisi IV DPR RI, H Firman Subagiyo SE SH mensinyalir peredaran beras impor secara luas di daerah. Kondisi semacam itu dinilai dapat merugikan petani. “Karena di daerah, seperti Demak, Pati dan Klaten baru mulai panen padi” ujarnya, Jumat (19/1).

“Bahkan ada informasi yang menyebutkan sopir beras, rencana mau mengirim beras ke Bulog Klaten, namun mengalihkan kirim ke daerah Kalimantan” tambahnya.

“Pihak dewan masih melakukan pengawasan masalah tersebut. Jika data masalah beras di daerah sudah lengkap, nantinya kami akan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah” ucap Firman Subagiyo.

Menurut anggota DPR RI asal Batangan Pati ini, kebijakan impor beras 500.000 ton patut dipertanyakan. “Ada apa dibalik impor beras 500.000 ton yang terkesan dipaksakan itu,” ujarnya dengan nada bertanya.

Sebelumnya Firman Soebagyo anggota Komisi IV menjelaskan bahwa bulan Oktober adalah musim tanam, sehingga Januari adalah masa panen raya, dan puncaknya pada bulan Febuari. “Jadi kalau ada impor beras, ini jelas tidak masuk logika” tegasnya.

“Kami punya data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa posisi surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada dimana – mana. Bahkan harga baik menjelang lebaran dan natal tahun baru juga dapat terkendali” ujarnya.

Oleh karena itu, Firman Subagiyo mengaku sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag yang dinilai semakin akan membuat kecewa dan mensengsarakan petani.

“Anggota Komisi IV selalu berkoordinasi dan monitoring baik ditingkat pasar dan petani” tambahnya lagi.

Firman Subagiyo mengingatkan bahwa 2018 adalah tahun politik, maka perlu waspada. Kebijakan tersebut juga bisa dijadikan fund reacesing untuk kepentingan tertentu. “Sangat janggal karena impor beras harusnya merujuk pada UU Pangan, bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi maka baru diperbolehkan import. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian” tuturnya mengingatkan.

Kejangggalan lain, tambahnya, adalah kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak. Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini adalah mereka-mereka juga.

“Seharusnya yang benar Mendag harus berkoorsinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu, bukan dengan pelaku dagang. Ini sangat mencurigakan dan aneh ada apa?. “Maka kami akan melakukan klarifikasi dan cros cek ke Mentan, apakah benar akan terjadi kekurangan stok?. “Kebijakan impor yang dilakukan Mendag akan semakin mensengsarakan petani, dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo” ujarnya.

“Kementerian Perdagangan, akhir-akhir ini banyak membuat kebijakan yang aneh-aneh seperti kepmen tata niaga import tembakau yang juga sudah dibatalkan. Ini memalukan. Menunjukkan tidak provesional” ucap Firman Subagiyo. (Cuk)

Read previous post:
Warga terdampak limbah bau PT RUM demo di halaman kantor DPRD Sukoharjo
Warga Terdampak Limbah Bau PT RUM Geruduk DPRD Sukoharjo

SUKOHARJO (MERAPI) - Ratusan warga terdampak limbah bau PT Rayon Utama Makmur (RUM) Nguter demo besar, Jumat (19/1). Mereka menuntut pabrik

Close