DEWAN PANGGIL PEMKOT YOGYA UNTUK EVALUASI – Tarif Parkir Nuthuk Selalu Terulang

Tarif Parkir Nuthuk Selalu Terulang
Tarif Parkir Nuthuk Selalu Terulang

UMBULHARJO (MERAP)- Maraknya parkir ilegal dan tarif yang melebihi ketentuan selama libur Natal dan Tahun Baru 2018 di Kota Yogyakarta disorot kalangan DPRD Kota Yogyakarta. Rencananya, dewan bakal memanggil jajaran Pemkot Yogyakarta untuk evaluasi agar pelanggaran tersebut tidak kembali terjadi di waktu mendatang.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Ali Fahmi, setiap liburan pasti ada laporan wisatawan yang kena tarif parkir melebihi ketentuan. Selain itu juga terkait kemacetan lalu lintas di dalam kota setiap liburan. Kondisi itu dikhawatirkan akan membuat wisatawan enggan kembali berlibur ke Yogyakarta.
“Selalu terulang, wisatawan dithuthuk rego dan macet. Makanya kami akan meminta penjelasan dan solusinya,” kata Fahmi kepada wartawan, Selasa (2/1).
Terhadap juru parkir ilegal maupun resmi tapi nakal, dia meminta ada tindakan tegas dari Pemkot Yogyakarta. Misalnya memberikan sanksi paling berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
Terkait lalu lintas, dia menilai upaya rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro belum efektif memecah kemacetan. Oleh sebab itu pihaknya mempertanyakan janji pengembangan pusat keramaian baru di Yogyakarta oleh pemkot di luar kawasan Malioboro. “Semua tujuannya ke Malioboro sehingga macet. Perlu dibuat pusat keramaian baru di luar Malioboro untuk memecah kepadatan di sana,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko berpendapat maraknya pelanggaran parkir itu harus disikapi Pansus Raperda Perpakiran yang kini belum menyelesaikan perda. Terutama untuk penindakan pelanggaran parkir harus ada klausul yang tegas agar jera. Di samping itu juga dimungkinkan adanya tarif parkir khusus saat liburan untuk menghindari tarif parkir yang nuthuk.
“Raperda perparkiran ke depan harus dapat lebih tegas. Kalau mau naik tarifnya saat liburan, bisa juga diatur dengan dasar yang jelas. Misalnya karena butuh ekstra tenaga dan pengawasan karena banyak wisatawan. Tapi dengan tarif yang terjangkau misalnya tarif parkir biasanya Rp 1.000 selama libur naik jadi Rp 3.000,” terang Sujanarko.
Secara terpisah Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Imanuddin Azis mengatakan total ada 9 juru parkir nakal yang melanggar dan ditertibkan selama libur akhir tahun ini. Sembilan juru parkir yang terjaring operasi satgas parkir tertib itu meliputi 6 juru parkir ilegal tepi jalan umum (TJU), 1 pelaku tempat khusus parkir (TKP) dan 2 juru parkir resmi yang menarik tarif di luar ketentuan perda.
“Sembilan juru parkir ini akan diproses tindak pidana ringan di pengadilan rencananya 8 Januari 2018. Satu juru parkir sudah disidang pada 29 Desember,” papar Azis.
Selama ini sanksi tindak pidana ringan yang diberikan kepada para pelanggar parkir berupa denda. Pihaknya berharap denda kepada juru parkir nakal bisa maksimal. Terutama bagi juru parkir yang mengulangi perbuatannya. Mengacu pada Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaran parkir, pelanggar akan diancam kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. (Tri)

Read previous post:
KAKAK NAROGONG DIPERIKSA KASUS E-KTP
KAKAK NAROGONG DIPERIKSA KASUS E-KTP – KPK Banding atas Vonis Narogong

JAKARTA (MERAPI) - KPK mengajukan banding terhadap vonis pengusaha Andi Narogong dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik (KTP-e).

Close