IKM Logam Kesulitan Urus Perizinan

Kota Yogya Tambah Kampung Peduli Sehat Jiwa

UMBULHARJO (MERAPI) – Belum semua Industri Kecil Menengah (IKM) perlogaman di Kota Yogyakarta memiliki kelengkapan izin, terutama izin lingkungan. Kondisi itu membuat perluasan pasar terkendala karena perusahaan besar menuntut adanya legalitas izin.

“Izin lingkungan selama ini sering menjadi persoalan. Terutama soal analisis dampak lingkungannya. Izinnya disamakan seperti untuk izin hotel dan rumah sakit,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Logam, M Agus Maryanto di sela seminar pemberdayaan dan kemandirian pengusaha logam, di Balaikota, Jumat (8/12).

Berdasarkan data UPT Logam Kota Yogyakarta, baru 5 IKM perlogaman yang izinnya lengkap dari 61 IKM perlogaman di Kota Yogyakarta. Sebanyak 12 IKM di antaranya telah mengantongi izin lingkungan.

Pihaknya sudah berupaya menjembantani persoalan izin IKM itu, namun perizinan menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta. Pihaknya juga pernah mencoba mendirikan pabrik produksi aluminium di kawasan industri Piyungan di Bantul. Tapi lanjutnya, dinilai juga tidak aman, karena ada warga sekitar yang tidak setuju sehingga dihentikan.

“Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Perindustrian agar ada  penyederhanaan izin bagi industri kecil rumah,” tambahnya.

Seorang pengelola usaha alumunium di Sorosutan, Umbulharjo, Suparno berharap izin IKM untuk usaha loga dapat disederhanakan. Menurutnya, dengan tidak adanya izin, IKM kesulitan saat menerima pesanan besar, karena perusahaan selalu meminta legalitas. Selain itu IKM juga sulit mengakses permodalan di bank.

Pada tahun 2000 lalu, dia telah mengajukan izin lingkungan dan izin gangguan, tapi izin gangguan belum juga keluar. “Kami harap izin bisa disederhanakan untuk mendukung usaha kecil logam,” imbuh Suparno.

Sedangkan Direktur Jenderal IKM Logam, Mesin dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian, Endang Suwartini mengakui perizinan IKM logam masih terkendala regulasi di daerah. Pihaknya  berjanji ada regulasi khusus yang mempermudah izin IKM untuk memberik kesempatan usaha berkembang.

“Kementerian sudah mempersiapkan rancangan peraturan yang nantinya harus diikuti daerah. Sebenarnya tidak semua industri harus memiliki kawasaan khusus. Saat belum ada kawasan khusus, industri kecil bisa beroperasi di tengah pemukiman, selama limbahnya tidak mencemari lingkungan,” ujar Endang. (Tri)

Read previous post:
Seorang aparatur sipil negara di Pemkot Yogyakarta mengikuti tes HIV di Balaikota
Cegah HIV dengan Deteksi Dini

UMBULHARJO (MERAPI) - Masyarakat masyarakat yang memiliki faktor risiko terkena virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) diimbau melakukan tes HIV. Sepanjang

Close