Pelanggaran Peraturan Daerah Semakin Meningkat

Sri Purnomo memberikan sambutan dalam acara Coaching Clinic aparat penegak hukum
Sri Purnomo memberikan sambutan dalam acara Coaching Clinic aparat penegak hukum

SLEMAN (MERAPI) – Penegakan peraturan daerah merupakan salah satu elemen penting. Berlakunya sebuah peraturan mutlak memerlukan penegakan agar masyarakat menjadi taat dan patuh menegakkan regulasi daerah baik berupa peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup).

Bupati Sleman Sri Purnomo mengungkapkan, pelaksanaan tugas aparat dalam penegakan peraturan daerah, penciptaan ketertiban serta ketenteraman umum memiliki tantangan berat. Berdasarkan laporan, jumlah pelanggaran perda hasil operasi Non-Yustisi dan Yustisi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu tahun 2015 terdapat 533 pelanggaran, tahun 2016 menjadi 594 pelanggaran dan sampai 1 November 2017 melonjak sampai 747 pelanggaran.

“Melihat kondisi tersebut, kita perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat yang terlibat dalam penegakan perda maupun perbup,” kata Sri Purnomo dalam sambutanya pada Coaching Clinics (pelatihan) terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengumpul Bahan dan Keterangan (PULBAKET), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Prima SR Hotel, Rabu (29/11).

Coaching Clinics menghadirkan 5 pemateri yaitu Wakil Bupati Sleman Sri Mulsimatun, instansi Kejaksaan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Sleman, Kodim 0732 Sleman dan Polres Sleman. Materi yang dibahas yaitu Good Governance, Pelimpahan perkara APC ke Pengadilan Negeri, prosedur dan syarat Tindak Pidana Ringan, peran dan fungsi PULBAKET, serta kewenangan penyidik.

Menurut Sri Purnomo, dalam melaksanakan tugas menegakkan perda dan perbup diperlukan aparat yang profesional. Hal ini menuntut aparat yang terlibat dalam penegakan perda untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, kemampuan berstrategi, menginterpretasi kebijakan, dan keterampilan teknis.

Kepala Satpol PP Sleman Heri Sutopo menambahkan, secara prosedural, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan oleh PPNS yang telah diberi kewenangan secara atributif. “Mereka melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah,” jelasnya dalam acara yang diikuti oleh kurang lebih 60 peserta tersebut.

Diharapkan, dengan materi yang diberikan, peserta dalam melaksanakan pengawasan dapat lebih memantapkan pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme penegakan perda maupun perbup. Bahkan sampai tindakan hukum hingga melakukan eksekusi terhadap pelanggaran yang terjadi. (Awn)

Read previous post:
Seorang pekerja sedang menata batu bata
Cuaca Buruk Perajin Genting Merugi

GODEAN (MERAPI) - Hujan lebat yang mengguyur wilayah DIY dan sekitarnya selama beberapa hari ini, membuat sebagian perajin genting dan

Close