Nelayan Dirayu Pemerintah

Pengolahan ikan di Pati
Pengolahan ikan di Pati

PATI (MERAPI) – Masa suram yang dihadapi nelayan Juwana dipastikan akan segera berakhir. Menyusul safari Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan Perikanan, Agus Herman ke sejumlah daerah basis nelayan. Seperti ke Batang, Pekalongan, Pati, Banyuwangi, Cirebon, Tuban dan Gresik.

Nasib para nelayan di sejumlah daerah tersebut selama dua tahun terakhir ini sangat dihimpit. Karena kebijakan

Permen 02/2015 (peraturan menteri) KKP yang melarang penggunaan cantrang. Kapal jenis ini dinilai sangat merusak ekologi kelautan lantaran bisa menjaring ikan kecil.

Pelarangan pengoperasian kapal cantrang sempat memunculkan penentangan dari nelayan. Mereka sempat menggelar ratusan aksi demo, baik di daerah hingga ke KKP, dan bahkan di depan Istana Negara.

Menurut Bupati H Haryanto SH MM MSI wilayah kabupaten Pati mempunyai panjang pantai hingga 60 kilometer. Hasil tangkapan ikan dilelang di 8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Dunia perikanan mampu menyerap  3,6% tenaga kerja. Kami sudah berkirim surat ke pemerintah pusat, agar segera mereformasi aturan lama, dengan mengeluarkan regulasi baru” kata bupati Haryanto.

“Karena  aturan masalah kapal belum memenuhi harapan presiden Jokowi” tuturnya.

Seiring perjalanan waktu, ternyata  pemerintah mulai mendekati nelayan.  “Lupakan masa lalu. Sekarang saatnya nelayan mengurus kelengkapan administrasi kapal. Petugas KKP akan mendampingi nelayan. Sehingga nelayan segera bisa melaut”. Demikian ditegaskan  Agus Herman, saat mengunjungi Juwana.

“Harus diingat tanggal 31 Desember 2017 merupakan batas penggunaan cantrang. Segera ajukan ijin, tetapi jangan sampai ada pemalsuan dokumen” tambah Agus Herman.

“Konfliknya hanya pada Permen KKP. Kalau masalah tersebut dapat dicarikan solusi, dipastikan nelayan segera mengurus ijin” kata Ketua Serikat Nelayan, Hadi Sutrisno SE, Selasa (7/11).

Menurut catatan serikat nelayan, tutur Hadi Sutrisno lagi, didapatkan ? 127 kapal cantrang yg sedang diurus Surat Ijin Perlayar (SIP).

Selain masalah SIP, ketua Serikat Nelayan juga mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi baru, menyangkut daerah wilayah pencarian ikan di laut Indonesia Timur. “Nelayan kita jangan dibatasi hanya boleh mencari ikan di laut Makasar saja. Tetapi juga diijinkan bisa berburu ikan sampai ke laut Arafura hingga Papua” tuturnya.

“Kalau nelayan Indonesia dibatasi mencari ikan di laut negaranya sendiri, justru ikan kita akan dicuri kapal asing” ucap Hadi Sutrisno.

Seorang pemilik kapal di Juwana, ?Marno mengungkapkan jika mengurus surat kapal masih kegolong  sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama. “Mulai ijin radio komunikasi sampai SIP itu tidak mudah” ujarnya dengan nada mengeluh.

Sedang Wakil Bupati Pati, H Saiful Arifin SE meminta agar menteri KKP Susi Pujiastuti jangan hanya melihat nelayan Juwana dari sisi jeleknya. “Nelayan Juwana juga perlu bantuan” ucapnya. (Cuk)

 

Read previous post:
PESTA MUSIK HUT KE-13 JKPC 20 Band Pelestari Menguras Emosi
Pesta Musik HUT KE-13 JKPC, 20 Band Pelestari Menguras Emosi

RATUSAN tembang abadi Koes Bersaudara/ Koes Plus meriah dilantunkan sepanjang siang hingga malam hari, Minggu (5/11) lalu di Food Court

Close