Soal Penutupan Perlintasan KA Janti, Sultan Siap Surati Kemenhub

Sejumlah warga berkerumun di sekitar perlintasan kereta Janti menolak penutupan akses jalan

DANUREJAN (MERAPI)– Pemda DIY akan mengajukan surat izin ke pemerintah pusat agar Gubernur DIY bisa mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan penutupan perlintasan kereta api sebidang di wilayah DIY. Hal itu didasari protes warga usai ujicoba penutupan perlintasan sebidang di bawah jembatan layang Janti, Bantul.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X kepada wartawan, Jumat (3/11) mengatakan, penutupan perlintasan kereta api adalah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Untuk itu saya minta dibuatkan surat, boleh nggak gubernur mengambil suatu diskresi untuk bisa menyelesaikan masalah,” kata Sultan di Kepatihan, Yogya, Jumat (3/11).

Ditegaskan, sikap itu bukan berati Pemda DIY melarang penutupan perlintasan. Hal itu karena pada dasarnya penutupan menjadi kewenangan Kemenhub yang diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah.

“Bukan kita terus melarang, karena itu (penutupan) merupakan wewenang pusat. Tapi minta izin bisa tidak kebijakan itu dilakukan oleh gubernur sekiranya banyak masalah dalam melaksanakannya,” tambah Sultan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan(Dishub) DIY Sigit Sapto Raharjo membenarkan dirinya diperintakan Gubenur DIY untuk membuat surat kepada Kemenhub terkait penutupan perlintasan kerata api sebidang yang ada jembatan layang di DIY. Tidak hanya perlintasan sebidang di Janti, tapi juga rencana penutupan perlintasan kerata api di Lempuyangan dan Sentolo Kulonprogo.

“Intinya Pak Gubernur minta diberi waktu atau ruang untuk melakukan konsolidasi dulu di daerah, sehingga permasalahan seperti kondisi lalu lintas di daerah dapat diatasi dahulu,” terang Sigit.

Dia menyebut, pengajuan surat itu karena Gubernur DIY melihat akibat-akibat dari penutupan perlintasan kerata api sebidang yang sudah diujicobakan di Janti. Tidak hanya lalu lintas tapi akibat lainnya. Dia menjelaskan, dari hasil evaluasi awal Dishub DIY, ada sejumlah dampak penutupan perlintasan sebidang di Janti. Di antaranya kesulitan pengguna jalan mengakses jalan dan semakin padatnya jalan-jalan kampung sekitar jembatan layang karena digunakan untuk jalur tikus.

“Evaluasi dampak penutupan itu juga akan disampaikan apa adanya dalam surat. Baik dampak lalu lintas dan dampak perekonomian masyarakat yang memanfaatkan jalan di bawah jembatan layang,” paparnya.

Sementara menunggu itu, penutupan perlintasan kerata api sebidang di Janti tetap dilakukan. Penutupan diujicoba satu bulan untuk evaluasi dampak dan mencari solusi manajemen lalu lintas.

Penutupan perlintasan kerata api sebidang mengacu pada Undang Undang Nomor 23 atahun 2007 tentang perkeretaapian dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalan. Selain itu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian. Dalam peraturan itu, perlintasan sebidang dapat ditutup apabila tidak memiliki izin atau dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan. Penutupan perlintasan dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat.

Pada awal pekan ini, pintu perlintasan di bawah Jembatan Layang Janti diujicoba ditutup dan mendapat penolakan warga sekitar. (Tri)

 

Read previous post:
Polisi dan warga melakukan ronda malam di kuburan untuk menghindari mayat hilang
Mayat Hilang Usai Dimakamkan Bikin Geger Warga Rongkop

RONGKOP (MERAPI) - Warga Kecamatan Rongkop, Gunungkidul digegerkan isu hilangnya mayat yang baru saja dimakamkan di pemakaman umum Desa Karangwuni.

Close