Serikat Pekerja Tuntut UMK Rp 2 Juta

MERGANGSAN (MERAPI) – Sebagian serikat pekerja di DIY menuntut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 mencapai Rp 2 juta-Rp 2,6 juta/bulan. Nominal itu dinilai layak sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DIY. Gubernur DIY diminta menetapkan UMK 2018 sesuai KHL tersebut.

Demikian pernyataan sikap bersama dari Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Pusat Studi Masyarakat (PSM) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta. Berdasarkan survei KHL 2017 yang mereka lakukan untuk Kabupetan Sleman sebesar Rp 2,69 juta, Kota Yogyakarta Rp 2,67 juta, Bantul Rp 2,5 juta, Kulonprogo Rp 2,2 juta dan Gunungkidul Rp 2,04 juta.

“Hasil survei itu hendaknya dijadikan pembanding dan acuan untuk menetapkan UMK 2018 di DIY,” kata juru bicara KSPSI, PSM dan FPPI, Irsad Ade Irawan, saat pernyataan sikap bersama, Rabu (25/10).

Dia menjelaskan, survei KHL 2017 itu dilakukan FPPI Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian KHL. Ada 60 item yang digunakan dalam survei KHL tersebut.

Pihaknya meminta Gubernur DIY tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dalam menetapkan UMK 2018. Menurutnya, UMK di DIY selama ini masih minim atau belum layak sesuai KHL. Jika usul itu tidak diakomodasi, lanjutnya, para serikat pekerja akan melakukan aksi dan menggugat Surat Keputusan gubernur terkait UMK 2018 pengadilan.

Sementara itu perwakilan dari serikat pekerja Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi menilai gubernur dalam menetapkan UMK tidak hanya didasarkan pada PP Nomor 78 tahun 2015. Tapi ada juga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oleh sebab itu gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK di atas angka hasil perhitungan rumus pengupahan PP Nomor 78 tahun 2015.

“Beberapa daerah sudah menetapkan UMK di atas angka PP 78 yakni Aceh, Sumatera Selatan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Apakah itu itu melanggar hukum? Saya rasa tidak karena kebijakan itu lebih kepada kemauan gubernur, pengusaha dan serikat pekerja,” papar Kirnadi. (Tri)

 

Read previous post:
Koramil Wirobrajan Monitoring KB Kes
Koramil Wirobrajan Monitoring KB Kes

WIROBRAJAN (MERAPI) - Babinsa Koramil 10/Wirobrajan, Kodim 0734/Yogyakarta bertekad mendukung program pemerintah dan bekerjasama dengan Bapermas, PP, PA dan KB

Close