Penyelesaian Ganti Rugi Rel Bandara Dimulai Pekan Ini

WATES (HARIAN MERAPI) – Desakan Bupati Kulonprogo, Sutedjo, kepada pemerintah pusat agar segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi untuk warga terdampak pembangunan jalur rel kereta api dari dan menuju Yogyakarta International Airport (YIA), direspons cepat. Pembayaran ganti rugi tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai pekan ini.

Panewu atau Camat Temon, Jaka Prasteya menyampaikan, pencairan ganti rugi akan dilakukan secara bertahap mulai Jumat (17/7). Uang ganti rugi ini diberikan kepada para pemilik 56 bidang terdampak yang terdiri delapan bidang di Kaligintung, 20 bidang di Kalidengen dan 28 bidang di Glagah.

“Nantinya, penyaluran ganti rugi dilakukan di Kantor Kapanewon Temon dengan melibatkan Bank BRI,” kata Jaka usai menghadiri rapat virtual koordinasi pencairan ganti rugi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait pembangunan rel bandara di Command Room Center, Dinas Komunikasi dan Informatika Kulonprogo, Selasa (14/7).

Berdasarkan informasi yang diterima Jaka dari pihak terkait pembangunan rel bandara, uang ganti rugi sudah ada dan tinggal disalurkan kepada warga terdampak. Anggaran yang disediakan untuk membayar ganti rugi warga terdampak mencapai Rp 230 miliar.

“Uang itu untuk mengganti penggunaan lahan di tiga kalurahan di Temon yang akan dibangun rel bandara. Nanti setiap minggu akan diupayakan ada progres pembayaran,” jelasnya.

Desakan pembayaran ganti rugi kepada warga terdampak pembangunan rel ini sebelumnya disampaikan Bupati Kulonprogo, Sutedjo dalam rapat virtual bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan sejumlah pihak terkait. Bupati kemudian menyampaikan terimakasih karena pemerintah pusat merespons desakan tersebut.

“Proses penyelesaian pembayaran ganti rugi amat sangat mendesak. Jika tidak segera diselesaikan, kami khawatir warga yang telah setuju menjadi berubah pikiran karena menunggu terlalu lama,” kata Sutedjo.

Dijelaskannya, dari sekitar 560 bidang tanah terdampak di tiga kalurahan yakni Kalidengen, Kaligintung dan Glagah, baru sekitar 247 bidang yang dibayarkan. Padahal seluruh warga terdampak sudah mengirimkan berkas persyaratan pencairan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY selaku bagian dari tim pengadaan lahan pembangunan rel. Berkas itu selanjutnya diteruskan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk dilakukan pemeriksaan.

“Warga berpikir bahwa berkas itu sudah lengkap dan tinggal menunggu pencairan. Namun jika memang ada yang kurang, mohon diinformasikan,” ucapnya. (Unt)

Read previous post:
PENGEDAR INCAR REMAJA HINGGA ANAK PEJABAT-Polisi Sita 2,5 Kilogram Ganja

Close