KULONPROGO SIAPKAN PERBUP NEW NORMAL-Perlu Teknologi Pantau Perbatasan

WATES (HARIAN MERAPI) – Pemkab Kulonprogo tengah menyiapkan payung hukum untuk menaungi kinerja Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah ini. Salah satu poin penting dalam payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) itu yakni mengatur tentang pengadaan teknologi sebagai sarana pemantauan dan pendataan orang-orang yang masuk ke wilayah Kulonprogo.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo menyampaikan, DIY masih dikelilingi wilayah-wilayah Jawa Tengah yang statusnya bukan zona hijau. Sementara Kulonprogo merupakan daerah perbatasan. Karena itulah, penggunaan teknologi diyakini akan mempermudah pemantauan.

“Pengadaan teknologi perlu dilakukan untuk mempermudah pendataan siapa-siapa saja yang masuk ke Kulonprogo,” kata Sutedjo saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut perpanjangan masa tanggap darurat penanganan Covid-19 DIY di Aula Adikarto Kompleks Pemkab Kulonprogo, Selasa (30/6).

Dalam rakor yang dihadiri OPD, DPRD, Polres, Kejari dan Kodim 0731 itu dibahas tiga poin penting untuk menyambut pemberlakuan tatanan kehidupan normal baru (New Normal), yakni perlu tidaknya masa tanggap darurat kembali diperpanjang, persiapan mengadaan teknologi yang memberi kemudahan pendataan, serta persiapan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan sosial pasca masa tanggap darurat dicabut.

Sutedjo mengatakan, berdasar arahan pemerintah pusat, kondisi New Normal sangat mungkin akan terus berlangsung. Sehingga, segala sesuatunya perlu disiapkan dengan matang. “Karenanya kami berharap rancangan perbup yang mengatur tentang New Normal bisa segera disahkan dan diterapkan,” ujarnya.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati berharap agar Pemkab memperhatikan kemungkinan terjadinya resesi ekonomi seperti yang diperkirakan pusat. Penguatan visi misi Bela Beli Kulonprogo diyakini bisa mencegah resesi ekonomi di wilayah tersebut.

“Saya berharap Pemkab bisa memperhatikan hal itu agar warga tidak merasakan dampaknya,” kata Akhid.

Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyono menyampaikan, tim gugus tugas perlu memberikan pendampingan dan pengawasan penanganan Covid-19. Upaya mendongkrak perekonomian juga dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan serta memonitoring dan memantau perkembangan Covid-19 dengan berbagai kebijakan. (Unt)

 

Read previous post:
Protokol Kesehatan di Pasar Terkendala Jaga Jarak Penjual dan Pembeli

Close