Permintaan Pedagang Pasar Burung Pengasih Soal Dispensasi Retribusi Ditolak Pemkab Kulonprogo

WATES (HARIAN MERAPI) – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menolak memberikan pembebasan dan keringanan pembayaran retribusi bagi pedagang Pasar Burung Pengasih yang berada di kawasan Pasar Hewan Terpadu Pengasih karena kompensasi diberikan pada saat keadaan bencana.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo Aris Nugraha mengatakan sesuai dengan Peraturan Bupati, Dinas Pertanian dan Pangan dalam menetapkan retribusi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang Peninjauan Retribusi Tarif Retribusi Pasar. Saat ini, Pasar Burung Pengasih yang ada di Kawasan Hewan Pasar Terpadu Pengasih masuk kategori II, dalam Peraturan Bupati terinci tarif kios Rp 300 permeter perhari dan los Rp 250 permeter perhari.

“Kami hanya melaksanakan amanah Peraturan Bupati. Kalau kami tidak melaksanakan maka kami juga akan menjadi pihak yang salah tidak melaksanakan peraturan daerah dan dikuatkan Peraturan Bupati,” kata Aris saat menjawab keluhan pedagang Pasar Burung Pengasih dalam audiensi dengan Komisi II DPRD Kulonprogo, Kamis (13/2).

Ia mengatakan pemkab berhak memungut retribusi karena pedagang sudah menempati fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, yakni los dan kios. Saat pembangunan Pasar Burung Pengasih, pedagang tidak dipungut biaya apapun. Pembiayaan seluruhnya dibiayai pemerintah. “Hal ini berbeda ketika menempati kios, pedagang harus membayar sewa atau membeli kios atau los. Atas dasar tersebut, kami memungut retribusi dari pedagang,” katanya.

Namun demikian, Aris berjanji kepada pedagang Pasar Burung Pengasih akan memboyong pedagang ayam dan pedagang ke klitikan untuk meramaikan pasar tersebut. Ia mengakui Pasar Wage yang terdiri dari pasar klitikan, pasar ayam, pasar burung dan pasar rumput menjadi satu kesatuan yang dipisahkan.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Burung Pengasih, Satriya mengatakan pedagang telah menempati Pasar Burung Pengasih selama tiga bulan. Selama perjalanan ini, omzet dagangan bukannya naik, justru mengalami penurunan drastis. “Di sisi lain, pedagang harus membayar retribusi harian. Kami minta dispensasi Pemkab Kulonprogo untuk membebaskan pedagang dari kewajiban membayar retribusi selama dua tahun,” harapnya.

Ia juga berharap Dinas Pertanian dan Pangan harus membuat ramai pasar burung dengan menambah durasi keramaian pasar, yakni pasaran Wage, Pon dan Legi. Selain itu, pedagang klitikan, pedagang rumput, pedagang ayam dan pedagang burung harus disatukan, bila salah satu dari komponen tersebut hilang, dapat dipastikan pasar akan sepi.

Anggota Komisi II DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi meminta Dinas Pertanian dan Pangan bergerak cepat dengan melakukan pendekatan tradisional dan pemasaran modern dalam meramaikan Pasar Burung Pengasih. (Teks dan Foto: Antara)

Read previous post:
Perusahaan Jakarta Borong Saham Soekeno di PSS

SLEMAN (HARIAN MERAPI) - Sekitar 70 persen saham Soekeno di PT Putra Sleman Sembada (PSS) akhirnya terjual. Sosok yang selama

Close