Cawabup Kulonprogo Mengerucut Dua Nama

WATES (HARIAN MERAPI) – DPRD Kulonprogo melayangkan surat yang ditujukan kepada partai politik pengusung pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo dalam Pilkada 2017, Senin (18/11). Isinya, agar parpol pengusung segera mengirimkan dua nama hasil pengerucutan dari delapan tokoh yang terjaring dalam proses pendaftaran calon wakil bupati (cawabup) Kulonprogo sisa masa jabatan 2019-2022.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menyampaikan, pada hari pelantikan Sutedjo menjadi Bupati Kulonprogo, 7 November lalu, Sutedjo langsung mengirimkan surat permohonan pengisian kekosongan jabatan wakil bupati kepada dewan. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti DPRD dengan pengumuman kekosongan jabatan wabup pada 11 November.

“Seharusnya, parpol langsung menyiapkan melalui proses penjaringan dan sebagainya,” kata Akhid.

Lantaran proses penjaringan sudah selesai pada Minggu (17/11) dan parpol pengusung berhasil mengantongi delapan pendaftar, DPRD kemudian meminta agar segera dilakukan perundingan hingga mengerucut pada dua nama yang bisa dikirimkan. Permintaan tersebut disampaikan dewan secara tertulis melalui surat resmi.

“Saya minta segera mengirimkan dua nama kepada kami. Kata segera mengandung maksud bahwa proses penentuan dua nama menjadi satu nama wabup akan kita laksanakan di APBD 2019 ini. Parpol harus memahami anggaran kita hanya sampai Desember,” terang Akhid.

Ia menargetkan agar dua nama hasil perundingan bisa dikirimkan ke dewan paling lambat dua pekan ke depan. Selain agar seluruh pekerjaan legislatif bisa selesai bersamaan pada akhir tahun, desakan ini juga menjadi upaya meringankan beban berat yang dipikul Bupati Kulonprogo, Sutedjo.

“Sebab menjalankan roda pemerintahan sendiri pastinya terlalu capek,” kata Akhid.

Pada kesempatan ini, Akhid juga menyampaikan banyaknya masukan yang diterima dari berbagai pihak terkait pemilihan wabup Kulonprogo. Masukan dari masyarakat tersebut berisi permintaan agar DPRD memilih wabup yang merupakan putra daerah Kulonprogo.

Menurut Akhid, masukan ini disampaikan warga melalui pesan singkat pribadi juga grup. Pemilihan putra daerah, dinilai lebih mampu menumbuhkan rasa handarbeni dan semangat serta konsentrasi untuk membangun Kulonprogo.

“Tapi karena DPRD tupoksinya membuat Perda, kita harus taati aturan yang berlaku. Sedangkan aturan untuk putra daerah itu nggak ada. Kita juga tidak boleh memotong hak orang lain untuk membangun Kulonprogo,” urai Akhid.

Akhid berpendapat dalam pengerucutan dua nama, parpol pengusung seharusnya mempertimbangkan visi misi dan komitmen calon. Dari situ bisa dilihat, apakah yang bersangkutan memahami kondisi Kulonprogo atau tidak. Karena itulah, Akhid menilai bahwa parpol perlu memberi kesempatan bagi calon untuk menyampaikan visi misi. Akan lebih baik bila penyampaian visi misi ini melibatkan pihak ketiga seperti pengamat dan akademisi yang bisa mengukur secara profesional. (Unt)

Read previous post:
SERPIHAN KACA NYARIS LUKAI ANDRI-Kerasnya Teror Ledakan Bikin Sofa Bergeser

KRETEK (MERAPI)- Ledakan keras yang meneror rumah milik Andri Kusworo pada Minggu (17/11) itu hampir saja melukai korban. Kepada Merapi,

Close