SOAL GANTI RUGI LAHAN REL KA BANDARA-Pemerintah Desa Tunggu Kepastian BPN

TEMON (HARIAN MERAPI) – Pemerintah desa (pemdes) yang terdampak pembangunan rel kereta api untuk akses Yogyakarta International Airport (YIA) di Kecamatan Temon hingga kini masih menunggu kejelasan informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY selaku tim pengadaan lahan. Pasalnya, di kalangan warga telah beredar pesan berantai mengenai waktu pembayaran ganti rugi lahan terdampak yang belum diketahui pasti kebenarannya.

Di Desa Kalidengen, penyerahan syarat ganti rugi bagi warga terdampak pembangunan rel kereta api dikabarkan akan dilakukan pada 15 November di balai desa setempat. Lima hari setelahnya, kemudian dilanjutkan pencairan dana kompensasi.

“Iya memang ada informasi seperti itu, tapi kami tidak bisa memastikan kebenarannya karena setahu kami, jadwal penyerahan berkas dan pencairan kompensasi masih sebatas rencana,” kata Kepala Desa Kalidengen, Sunardi, Kamis (14/11).

Selain penyerahan syarat dan pencairan kompensasi, Sunardi juga mendengar informasi bahwa petugas terkait masih akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Karena itulah, Pemdes Kalidengen masih menunggu kepastian informasi dari BPN selaku tim pengadaan lahan rel kereta api akses YIA.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Glagah, Agus Parmono. Dirinya juga mendengar informasi bahwa penyerahan syarat ganti rugi bagi warga terdampak di desanya akan dilakukan pada 15 November. Kemudian pada 20 November, dilakukan pencairan dana kompensasi.

“Tapi sampai sekarang belum ada perintah apapun dari tim pengadaan lahan, jadi kami masih menunggu,” ucapnya.

Sebagai informasi, musyawarah penetapan ganti rugi yang digelar tim pengadaan lahan dengan diikuti seluruh warga terdampak di Balai Desa Kaligintung, Rabu (6/11), harus ditunda karena diwarnai penolakan. Warga berharap harga tanah yang ditetapkan sesuai dengan harga pasaran. Selain itu, warga juga meminta adanya appraisal ulang.

“Tim pengadaan lahan dari unsur desa menampung aspirasi itu dan berjanji menyampaikannya ke pihak terkait. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan,” kata Kepala Dusun Siwates, Desa Kaligintung, Ribut Yuwono.

Sebelumnya, PPK Pengadaan Tanah, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Yurisal Elmianto menerangkan, lahan yang terdampak pembangunan rel di Desa Kaligintung sebanyak 133 bidang, di Desa Kalidengen 130 bidang dan Desa Glagah 155 bidang. Pemilik lahan yang sudah sepakat, ditargetkan sebelum akhir 2019 proses pembayaran ganti rugi dapat dilakukan. Namun untuk warga yang belum sepakat bisa lebih lama. (Unt)

Read previous post:
PENYESUAIAN IURAN JKN-KIS BPJS KESEHATAN-Pembenahan Pelayanan akan Ditingkatkan

SLEMAN (HARIAN MERAPI) - Penyesuaian iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan yang akan berlaku pada Januari 2020, menimbulkan pro kontra dalam masyarakat.

Close