Anggaran Jaminan Kesehatan Kulonprogo Naik Rp 15 Miliar

WATES (HARIAN MERAPI) – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo meningkatkan anggaran jaminan kesehatan dari Rp 13 miliar menjadi Rp 28 miliar atau naik Rp 15 miliar karena dampak kenaikan premi BPJS Kesehatan yang berlaku awal 2020.

Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Kulonprogo Sri Budi Utama, Selasa (5/11), mengatakan dampak kebijakan kenaikan premi BPJS Kesehatan memang sangat terasa dalam penganggaran jaminan kesehatan melalui APBD kabupaten.

“Pada 2019 ini, anggaran kesehatan masyarakat untuk masyarakat Kulon Progo sebesar Rp 13 miliar hingga Rp 14 miliar yang mampu memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui peserta bantuan iuran BPJS dari APBD kabupaten,” kata Sri.

Ia mengatakan jumlah peserta bantuan iuran BPJS dari APBD kabupaten sebanyak 54 ribu jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk dengan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dari APBN yang totalnya mencapai 56 ribu jiwa.

Saat ini, pihaknya masih melakukan validasi penerima PBI BJPS Kesehatan dari anggaran kabupaten. Sehingga, bantuan tersebut tepat sasaran. Validasi data juga berfungsi untuk acuan pengambilan kebijakan kesehatan masyarakat.

“Saat ini, kami masih secara intensif melalukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) soal ketersediaan anggaran. Kenaikan premi BPJS naik signifikan, di luar prediksi dan di luar perencanaan anggaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Ia mengatakan anggaran Rp 28 miliar sudah termasuk dengan anggaran cadangan bagi masyarakat Kulonprogo, khususnya warga kurang mampu. “Jangan sampai masyarakat miskin tidak mendapat jaminan, meski bisa dimasukkan dalam Jamkesos yang merupakan program Pemda DIY,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo, Eko Pranyoto mengatakan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang bantuan sosial, terdapat 13.995 penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari APBN yang dinonaktifkan.

Pada Oktober ini, Kemensos kembali mencoret lebih dari 9.000 jiwa peserta PBI BPJS Kesehatan di Kulonprogo. “Penjelasan sementara bahwa mereka dinonaktifkan karena tidak masuk dalam basis data terpadu (BDT),” kata Eko.

Eko mengatakan data seluruh peserta KIS atau PBI BPJS menggunakan jamkesmas yang kemudian diintegrasikan menjadi JKN PBI. Setelah ada BDT, maka bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial harus masuk BDT.

Kalau tidak masuk dalam BDT, maka bantuan dianggap tidak tepat agar memberi bantuan harus ada dasar hukumnya.

“Ketika integrasi data Jamkesmas ke JKN PBI, kami sudah diberitahu bahwa masyarakat yang mendapat bantuan harus masuk ke BDT,” katanya. (*)

Read previous post:
Motivasi Perajin Batik untuk Mendunia

PARA perajin batik di wilayah Lendah, Kulonprogo, disasar pelatihan kewirausahaan produktif dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Melalui pelatihan tersebut,

Close