Banyak Restoran di Kulonprogo Tak Bayar Pajak

WATES (HARIAN MERAPI) – Puluhan restoran di Kulonprogo didapati beroperasi tanpa membayar pajak. Padahal, angka penjualan di restoran tersebut lebih dari Rp 5 juta perbulan atau Rp 60 juta pertahun, sehingga sudah terkategori sebagai objek pajak.

Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo menyebutkan, saat ini baru ada 22 rumah makan yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran. Jumlah tersebut lebih sedikit dari realita di lapangan. Dalam pendataan yang dilakukan, bahkan ditemukan lebih dari 70 rumah makan yang pemiliknya belum terdaftar sebagai wajib pajak restoran.

Kepala BKAD Kulonprogo, Triyono menyampaikan, para pemilik restoran tersebut seharusnya menjadi wajib pajak karena telah memenuhi persyaratan perundangan. Dalam Pasal 7 Nomor 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan, rumah makan tidak termasuk objek pajak restoran jika penjualannya tidak lebih dari Rp 5 juta perbulan atau Rp 60 juta pertahun.

“Restoran yang kami dapati tidak membayar pajak saat pendataan, omsetnya di atas Rp 5 juta perbulan,” kata Triyono, Kamis (24/10).

Pendataan tersebut kemudian ditindaklanjuti BKAD dengan menggelar sosialisasi tentang wajib pajak di Ruang Adikarto Kompleks Pemkab Kulonprogo. Melalui sosialisasi, pemilik restoran kemudian dijadikan wajib pajak dengan cara mengisi formulir untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Setelahnya, mereka wajib membayar pajak restoran ke Pemkab sebulan sekali.

Triyono menambahkan, pendataan dan sosialisasi yang dilakukan merupakan upaya pihaknya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kulonprogo. Selama ini, PAD di sektor pajak restoran masih rendah.

Pada 2018 misalnya, pajak restoran hanya menyumbang sebesar Rp 1,9 miliar. Padahal total PAD untuk 10 sektor pajak di Kulonprogo pada tahun itu mencapai Rp 70 miliar.

“Operasional YIA akan membuat keberadaan restoran menjamur di Kulonprogo. Kami akan melakukan pendataan yang lebih menyeluruh nantinya, untuk menjadikan pemilik restoran memenuhi syarat sebagai wajib pajak,” urai Triyono.

Menanggapi hal itu, Pemilik Rumah Makan Yu Sum di Kawasan Congot, Kecamatan Temon, Erni Sulistyowati merasa keberatan dengan kewajiban pajak restoran. Terlebih, besaran pajak restoran di Kulonprogo terbilang tinggi, yakni delapan persen.

“Itu dibebankan ke pembeli. Saya khawatir mereka akan lari karena harga menu-menu kami jadi naik,” katanya.

Meski demikian, Erni tetap akan berupaya mengikuti aturan yang ditetapkan Pemkab. Dirinya menyadari, bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara. “Jadi perlu edukasi tentang kenaikan harga kepada pembeli,” ujarnya. (Unt)

Read previous post:
BISA JADI MOTIVASI ANAK MUDA-Rencana Pemberian Honor Ketua RT/RW Disambut Baik

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) - Rencana pemberian honorarium bagi warga pelayan masyarakat seperti ketua RT/RW di Kota Yogyakarta disambut baik. Apresiasi

Close