Penataan Pantai Glagah Butuh Dukungan Dana Alokasi Khusus

Suasana laguna Pantai Glagah. (MERAPI-AMIN KUNTARI)

TEMON (MERAPI) – Pemkab Kulonprogo melalui Dinas Pariwisata setempat tengah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 kepada Pemda DIY untuk mendanai penataan kawasan wisata Pantai Glagah, Kecamatan Temon. Rencana penataan yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 67 miliar ini, dilakukan untuk mewujudkan Glagah sebagai objek wisata pantai bertaraf internasional.

Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo, Niken Probo Laras mengatakan, usulan DAK untuk penataan kawasan wisata Pantai Glagah telah diajukan pihaknya dan diperkirakan baru akan mendapat jawaban pada akhir tahun mendatang. Dirinya berharap, usulan tersebut bisa lolos mengingat biaya yang dibutuhkan sangat besar. “Kalau Pemkab yang biayai, nanti akan lama,” kata Niken, Jumat (5/7).

Dijelaskannya, masterplan dan Detail Engineering Design (DED) penataan kawasan wisata Pantai Glagah sudah selesai dibuat pada Desember tahun lalu. Sejumlah perubahan pun direncanakan, salah satunya dermaga yang saat ini mangkrak akan difungsikan kembali.

Niken menyebut, dermaga akan direhab dan dibuat lebih menarik untuk kemudian difungsikan sebagai taman kuliner. Ini memungkinkan wisatawan untuk menikmati santapan di tepi pantai dengan penataan meja kursi menarik.

“Kemudian Sungai Serang dijadikan objek wisata riverfront atau tepi sungai, dilengkapi floating deck atau dek yang mengambang, juga perahu. Sementara kebun-kebun bunga yang ada dipercantik, tambah landmark juga,” urainya.

Niken memastikan, penataan kawasan wisata Pantai Glagah akan mengangkat konsep alami nan hijau. Bangunannya tidak permanen dengan dominasi kayu. Wisatawan yang berkunjung akan lebih rileks karena terdapat arena bermain, pathway dan jogging track. Sepanjang Glagah sampai Congot juga dibangun sabuk hijau berupa penanaman pohon cemara udang sehingga membuat kawasan tersebut semakin asri.

“Orang yang akan transit atau tinggal menjadi lebih nyaman. Tapi ini kalau duitnya ada, karena kita tidak tahu turunnya berapa,” imbuh Niken.

Dimungkinkan, penataan kawasan wisata Pantai Glagah akan berlangsung selama beberapa tahun, menyesuaikan ketersediaan anggaran. Ditanya perihal relokasi para pedagang yang kini mencari penghasilan di sana pun, Niken belum bisa memastikan. Jika DAK yang turun hanya sebagian dari pengajuan, mereka tetap dibiarkan dalam posisi yang sama sementara waktu.

Sementara untuk bangunan hotel, kemungkinan besar akan dihilangkan. Sebab selain ilegal, menurut Niken, bangunan-bangunan penginapan itu berada di sempadan pantai, serta melanggar RTRW dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Untuk lahan parkir, akan direalisasikan terakhir. Ini membutuhkan biaya besar untuk pembebasan lahan. Niken bahkan menyebut, pengadaan lahan parkir menelan dana paling banyak dari proyek lainnya.

Salah satu petambak dari Desa Palihan, Wiyadi (39) menegaskan, pemerintah harus punya solusi bagi para petambak terkait rencana penggusuran yang akan dilakukan. Para petambak meminta agar pemerintah menyediakan lahan baru yang tidak jauh dari lokasi saat ini.

“Kemarin sempat ada pertemuan yang membahas soal ini, tapi tidak ada solusi,” katanya. (Unt)

Read previous post:
Kembangkan Potensi Kampung Lewat ‘Do Dolan’ Kampung

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menggencarkan gerakan Do Dolan Kampung atau jalan-jalan ke kampung. Lewat gerakan itu mendorong masyarakat

Close