Kulonprogo Kuwalahan Awasi Penambangan

Ilustrasi Pemkab Kulonprogo
Ilustrasi Pemkab Kulonprogo

WATES (MERAPI) – Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral (BP3-ESDM) Kabupaten Kulonprogo kuwalahan mengawasi aktivitas usaha penambangan yang beroperasi di daerah ini.

“Sampai saat ini kami hanya memiliki tiga petugas pengawasan lapangan yang harus mengawasi penambangan di seluruh Kulonprogo,” kata Kepala BP3-ESDM Kulonprogo Eko Susanto, Jumat (8/6).

Menurutnya, di Kulonprogo terdapat 40 izin usaha penambangan berupa pemambangan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi batu andesit, pasir batu, dan tanah uruk. Jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan lokasi operasional penambangan.

Pengajuan izin usaha penambangan di Kulonprogo mengalami peningkatan bersamaan dimulainya pekerjaan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon. Namun belum semua perusahaan mengantongi izin beroperasi.

“Jumlah petugas terbatas pengawasan belum bisa maksimal,” katanya dilansir Antara.

Menurutnya, meskipun keterbatasan petugas pengawas, BP3-ESDM akan tetap berusaha meningkatkan pengawasan. Pengawasan volume produksi hasil tambang selalu dikoordinasikan dengan Badan Kekayaaan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo.

BP3-ESDM memilik data volume produksi hasil tambang dari masing-masing perusahaan tambang. Data tersebut sering terjadi selisih dengan hasil pendataan BKAD yang digunakan sebagai dasar perhitunban penarikan pajak daerah.

Kebenaran data volume produksi hasil tambang tersebut akan diperhitungkan dengan izin usaha tambang dari perusahaan tambang bersangkutan. “Kalau volume produksi sudah terpenuhi, maka BP3-ESDM akan menutup sementara operasi penambangan meskipun masa izin belum berakhir,” kata Eko.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kulonprogo Purwantini mengatakan, pihaknya merekomendasikan pengoptimalan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) bisa mencapai Rp 30 miliar dengan penerbitan peraturan bupati tentang muatan barang armada pengangkut material untuk memudahkan menghitung assement muatan armada serta memasang peralatan kamera pengintai (CCTV) yang diintegrasiksan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di simpul jalan-jalan yang dilewati armada pengangkut material.

“Hal ini sangat mendesak. Pendapatan MMLB sebagai pengganti pendapatan asli daerah yang hilang,” katanya. (*)

Read previous post:
4 Pemain PSIM Dapat ‘Rapor Merah

’   YOGYA (MERAPI) - Selama menjalani latihan maupun program uji coba dengan sejumlah tim lokal yang ada di DIY,

Close